Temu Wicara Wakil Presiden RI Dengan Jajaran Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Bahas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

JAKARTA – Pada Jumat (24/6) diselenggarakan Temu Wicara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Menteri dan Jajaran Pimpinan Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas di Ruang Rapat Utama Bappenas. Kunjungan Wapres RI kali ini mendiskusikan berbagai perkembangan terbaru tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016, dan terutama membahas RKP 2017.

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung pembahasan APBNP sehingga pemerintah duduk bersama untuk membahas RKP 2016 dan dampak dari perubahan APBNP terhadap pelaksanaannya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menuturkan bahwa Wapres juga ingin mengetahui perubahan-perubahan yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dengan prinsip holistik, tematik, terintegratif dan spasial juga pendekatan anggaran money follow program.

“Pemerintah menyadari peran Bappenas perlu diperkuat kembali. Setahun lalu, Presiden dan Wapres telah meminta Bappenas membenahi diri sehingga dapat melaksanakan fungsi perencanaan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, Wapres ingin mendapat info langsung mengenai update perencanaan pembangunan khususnya untuk RKP 2017. Kemudian, memastikan apakah perencanaan telah realistis atau masih ada yang perlu dilengkapi lagi,” jelas Menteri Sofyan.

Selain itu, Menteri Sofyan menyebutkan dalam rapat tersebut Wapres juga menegaskan kembali arahan Presiden RI Joko Widodo untuk memperkuat peran Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satunya, menekankan fungsi Bappenas untuk memastikan anggaran pembangunan harus sesuai dengan output sehingga kualitas hasil pembangunan dapat meningkat sesuai dengan anggaran setiap tahunnya.

Sebelumnya, penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan RKP Tahun 2017, terutama dalam perencanaan dan penganggaraan telah dibahas dalam Rapat Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 6 Juni 2016 lalu. Aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat untuk menguatkan peran tersebut sedang digodok dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2016 mendatang.