Peran dan Fungsi

Perencanaan :

• Penyusunan ekonomi makro;
• Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan;
• Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
• Penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
• Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D; serta
• Kesepakatan global.

Alokasi : 

• Alokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan;
• Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan;
• Pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya;
• Pelaksanaan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi berdasarkan kondisi terkini; serta
• Alokasi sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global.

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator.

Pengendalian : 

• Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome);
• Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional;
• Koordinasi intensif dengan K/L terkait konsultasi publik dan penguatan peran sebagai Kementerian Koordinator;
• Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, dan akademisi, beserta kunjungan lapangan; serta
• Pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi focal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut.

Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think-tank.

Enabler :

• Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional;
• Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
• Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif;
• Sinkronisasi kelembagaan dan kerangka regulasi terkait investasi publik yang memadai;
• Sinkronisasi dan sinergi kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kementerian Koordinator;
• Peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah; serta
• Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank dalam rangka menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner.

Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Think-tank.

Unduh selengkapnya di sini