Pembangunan Kebudayaan Berperan Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Berita Utama - Senin, 20 November 2017
JAKARTA – Pembangunan harus memuliakan umat manusia dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, tidak menciptakan marginalisasi sosial, serta tidak menyebabkan masyarakat tercerabut dari akar kebudayaan dan identitas sosial. Hal tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Simposium Nasional Kebudayaan dengan tema “Pembangunan Karakter Bangsa untuk Melestarikan dan Menyejahterakan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”, yang diselenggarakan di Balai Kartini, pada Senin 20 November 2017.
“Sudah semestinya Bappenas mendalami isu-isu strategis pembangunan kebudayaan dalam konteks pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan harus menyentuh semua dimensi kehidupan manusia dan masyarakat, yang mencakup pula kebudayaan,” ujar Menteri Bambang.
Globalisasi menjadi kekuatan transformatif yang mampu mengubah pola hubungan antara negara-negara di dunia dalam semua aspek dan dimensi. Globalisasi juga dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menyebabkan gegar budaya di masyarakat. “Kita harus merespons secara bijak agar globalisasi tidak membawa dampak pada terkikisnya identitas kebudayaan Indonesia,” lanjut Menteri Bambang.
Kebijakan pembangunan kebudayaan semakin terarah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. UU ini telah memberi panduan bagi bangsa Indonesia untuk membangun kebudayaan nasional, yang mencakup dimensi yang sangat luas.
“Pembangunan harus memastikan masyarakat dapat mengekspresikan kebebasan dan kreativitas, serta mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dengan terbitnya UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka peran kebudayaan adalah untuk memperkaya keberagaman budaya, meneguhkan jati diri, persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,” ujar Menteri Bambang.
Acara dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kapolri dan para Kepala Staf Angkatan. Simposium Nasional Kebudayaan digelar untuk mengidentifikasikan masalah mendasar dalam membangun karakter bangsa dalam menghadapi perubahan global dan perang generasi keempat serta generasi milenial yang diwarnai era persaingan daya saing yang bebas dan sempurna.