OGP Global Summit 2015: Indonesia Dukung Open Government sebagai Katalisator Pencapaian SDG

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, selaku delegasi Republik Indonesia menghadiri dan berpartisipasi dalam acara Open Government Partnership (OGP) Steering Committee dan OGP Global Summit 2015, pada 27-29 Oktober 2015 di Mexico City, Meksiko. Hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, KBRI Mexico City, serta unsur Civil Society Organization (CSO).

“Sebagai salah satu negara pendiri OGP dan anggota Komite Pengarah (Steering Committee) yang baru saja terpilih kembali untuk periode 2015-2018, partisipasi Indonesia dalam OGP Summit 2015 kali ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk melanjutkan kolaborasi dengan negara-negara anggota OGP lainnya dalam menjawab tantangan global terkini. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia untuk terus mengembangkan gerakan pemerintah terbuka di tingkat nasional dan kawasan Asia Pasifik,” ungkap Menteri Sofyan Djalil.

Dalam pertemuan Ministerial Steering Committee OGP pada 27 Oktober 2015, Menteri PPN/Kepala Bappenas, selaku menteri yang memimpin implementasi OGP di Indonesia, menyatakan pentingnya dukungan OGP bagi pencapaian target-target Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, dan pentingnya kemitraan Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih baik.

“Prinsip-prinsip keterbukaan akan mendorong transparansi anggaran dan pencegahan korupsi. Indonesia memandang pentingnya penguatan kemitraan antara Pemerintah dan OMS untuk mewujudkan transparansi tersebut. Untuk itu, Indonesia saat ini memiliki OMS yang maju dan kuat, yang telah menjadi mitra Pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik,” jelas Menteri Sofyan Djalil.

Tampil sebagai pembicara dalam sesi panel Open Government Partnership: What is the New Frontier?, Menteri Sofyan Djalil menyampaikan bahwa OGP sejalan dengan kepentingan Indonesia, mengusung prinsip transparansi sebagai salah satu metode terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Disamping itu, penting pula untuk melibatkan komunitas bisnis dan filantropis dalam mendukung rencana aktivitas OGP di masa yang akan datang.

Partisipasi delegasi Indonesia di dalam OGP Summit 2015 juga turut disemarakkan dengan diberikannya penghargaan kepada Tim Pencerah Nusantara sebagai Juara 2 terbaik di tingkat global dalam Open Government Awards 2015, yang bertemakan “Improving Public Services through Open Government”. Pencerah Nusantara adalah program inovatif berbasis komunitas yang melibatkan ratusan tenaga muda terpilih multi-profesi, dan fokus pada penguatan layanan kesehatan primer di tujuh daerah percontohan Indonesia. Gerakan ini telah membuka kesempatan bagi 120 ribu penduduk Indonesia untuk mencicipi perbaikan kualitas layanan kesehatan publik.

Terkait inisiatif ini, Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Yanuar Nugroho menyampaikan, “Sejalan dengan Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran, Pencerah Nusantara telah diadopsi dan diimplementasikan oleh Pemerintah melalui program Nusantara Sehat dan masuk dalam kegiatan prioritas nasional yang dilaporkan pelaksanaanya secara langsung kepada Presiden.” 

OGP Summit adalah forum tertinggi OGP yang diadakan dua tahun sekali. Mengangkat tema utama “OGP and the SDGs: Open Governments Key in Achieving the 2030 Development Agenda”, OGP Global Summit 2015 terdiri dari rangkaian lebih dari 4 sesi pleno dan 120 sesi tematik, panel, workshop dan pameran. Pada inaugurasi OGP Global Summit 2015 pada 28 Oktober 2015 yang dibuka oleh Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, dan dihadiri pejabat tinggi Meksiko dan OGP Support Unit, Meksiko menyerahkan Keketuaan Steering Committee OGP kepada Afrika Selatan.

OGP Global Summit 2015 dihadiri lebih dari tiga ribu peserta dari 66 negara, terdiri dari pemimpin dan pejabat tinggi negara, a.l.: Perdana Menteri Guyana, Perdana Menteri Romania, Wakil Presiden Afrika Selatan, para Duta Besar dan perwakilan Korps Diplomatik di Meksiko, OMS, kaum muda, swasta, media, dan organisasi regional dan internasional.

OGP bertujuan mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi baru demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien. Dibentuk oleh 8 negara dan 9 OMS pada 2011, saat ini OGP telah beranggotakan 69 negara, termasuk tiga negara baru yang masuk tahun ini yaitu Sri Lanka, Pantai Gading, dan Papua Nugini.