Menteri Rachmat Bersama Perencana Ahli Utama Bahas Pematangan Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengadakan pertemuan dengan Perencana Ahli Utama (PAU) untuk membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden RI Prabowo dalam meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menteri Rachmat menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap program ini. “Kami berharap PAU dapat terlibat langsung dalam mengawasi program ini, dan menunjukkan kontribusi nyata Bappenas dalam menjamin keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy, Selasa (17/12).

MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak, yang sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Menteri Rachmat Pambudy menekankan tantangan terbesar dalam pelaksanaan MBG ini adalah memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Pengalaman pelaksanaan program sejenis sebelumnya menunjukkan program MBG mampu meningkatkan derajat kesehatan, kualitas gizi, serta kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, dampak positif lainnya termasuk peningkatan daya tahan masyarakat dan keberlanjutan pendidikan yang lebih baik.

PAU memberikan masukan penting terkait perluasan dampak program MBG, di antaranya dengan melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai pengaruh program terhadap aspek gizi, ekonomi, pendidikan, dan kemiskinan. PAU juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan baku domestik untuk mendukung kelancaran program ini. MBG berpotensi menjadi Program Strategis Nasional (PSN), pertama yang bukan dalam aspek infrastruktur dan PAU sepakat mendukung penuh upaya ini untuk memastikan hasil yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Rachmat Pambudy mengapresiasi masukan PAU dan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program ini demi mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi, tetapi juga mendukung pengurangan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu swasembada pangan dan energi. Pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan untuk memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan berjalan efektif. Setiap kesalahan yang terjadi akan langsung ditangani oleh Presiden,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.