Menteri Suharso Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip inovatif dan inklusif supaya dapat diakses bagi seluruh penduduk Indonesia, tidak terkecuali di daerah perkotaan. “Sempitnya akses ke kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, pipa air, sanitasi, perumahan berpengaruh besar ke isu-isu dalam kota,” ucap Menteri Suharso dalam International Conference Infrastructure for All dengan tema Smart, Innovative, and Inclusive, Rabu (21/10).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan penduduk Indonesia akan bertambah sebanyak 63,8 juta pada 2024, dibandingkan dengan 2015. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 67,1 persen akan tinggal di kota. Tanpa perencanaan yang tepat, maka diperkirakan penduduk tersebut akan tinggal di Pulau Jawa. “Tanpa intervensi yang serius, hampir seluruh area di Pulau Jawa akan menjadi daerah tujuan urbanisasi dan dapat menghabiskan lahan subur di Jawa yang dapat digunakan untuk produksi pangan,” imbuh Menteri Suharso.

Menteri Suharso juga menegaskan pentingnya perluasan akses ke kebutuhan dasar pada saat pandemi Covid-19 karena sebagian besar kegiatan dilakukan di rumah secara virtual yang mengakibatkan masyarakat menjadi sangat bergantung pada teknologi digital. “Sayangnya, jika kita analisa data perumahan, terdapat sekitar 20 persen penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh dengan atau tanpa akses terbatas ke kebutuhan dasar. Bahkan bagi penduduk yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja dari rumah, akses transportasi publik menjadi penting supaya mereka dapat bepergian dengan aman,” tutur Menteri Suharso.

Sejalan dengan pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, rencana pembangunan infrastruktur Indonesia 2020-2024 difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, mendorong pembangunan ekonomi, memperluas akses dan keterjangkauan energi, menerapkan rencana transformasi digital, serta dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat perkotaan. Salah satunya melalui Rencana Pitalebar Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi di Indonesia. Rencana tersebut mencakup perluasan dan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, di mana saat ini serat optik sudah tersambung di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Untuk memperkuat penerapan smart city, National Data Center akan didirikan,” imbuh Menteri Suharso. Smart city ini juga akan digunakan untuk memitigasi bencana alam maupun nonalam, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 untuk memperkuat ketahanan bencana dan mendorong kegiatan ekonomi, di samping fokus untuk pemulihan ekonomi bagi industri, pariwisata dan investasi, serta transformasi sistem kesehatan dan perlindungan sosial.