Menteri Sofyan: Peningkatan Anggaran Desa Bisa Rem Urbanisasi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan  terkait  realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus fokus memprioritaskan program pembangunan daerah tertinggal. Dengan melebarkan  pembangunan dari pusat menuju wilayah, pemerintah berharap pemerataan ekonomi bisa tercipta.

Sebab, pemerataan ekonomi membawa dampak besar untuk mengurangi sisi negatif urbanisasi. Salah satu cara konret untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menambah dana desa. "Dengan peningkatan pada anggaran desa, kita dapat mengerem urbanisasi," papar beliau di sela rapat kerja Pokok-pokok Rancangan APBN 2016 di Gedung DPR RI, Selasa (25/8).

Hingga saat ini, pemerintah Presiden RI Joko Widodo sudah mematok anggaran sebesar Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa. Angka tersebut diperuntukkan sebagai dana pembangunan yang mampu mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi yang berujung pada pelemahan arus urbanisasi atau perpindahan masyarakat desa ke kota.

Namun, Menteri Sofyan mengingatkan pembangunan desa takkan memberi dampak instan. Setidaknya, butuh waktu satu dekade untuk melihat perkembangan desa pasca pembangunan. "Dalam 10 tahun hasilnya nanti akan terlihat, apakah pembangunan berhasil atau tidak,” ungkap beliau.

Dalam RAPBN 2016, pemerintah telah mengalokasikan Rp 782,2 triliun untuk anggaran daerah dan dana desa. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa dan kawasan timur Indonesia. "Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi bisa dibagi kepada seluruh masyarakat," tukas Menteri Sofyan.