Menteri Bambang: Stunting Hambat Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia
Berita Utama - Selasa, 03 Juli 2018
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI yang digelar LIPI dengan tema “Percepatan Penurunan Stunting atau Kekerdilan”, Selasa (3/7) di Hotel Bidakara. Menteri Bambang mengatakan saat ini ada 9 juta anak Indonesia yang menderita stunting, dan hal ini menjadi permasalahan serius yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan. Beliau menambahkan, saat ini Indonesia juga mengalami bonus demografi, tetapi amat disayangkan jika sebagian jumlah penduduk di Indonesia yang berusia produktif terkena stunting. Hal ini akan membuat bonus demografi tidak memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau kekurangan gizi kronis pada sepuluh hari pertama kehidupan anak. Jika kita lihat anak usia 5 tahun dengan tinggi normal 110 cm, tapi yang terkena stunting mungkin tingginya 100 cm. Karena kurang pedulinya kita, maka kita sulit membedakan dan menganggap ini bukan masalah serius,” tutur Menteri Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan hal-hal seperti itu kurang disadari oleh masyarakat, terutama para orang tua. Untungnya saat ini sudah banyak yang sadar bahaya stunting yang dapat berdampak buruk pada gangguan pertumbuhan otak. “Kalau otak sudah terganggu, maka bonus demografi bisa berubah menjadi beban, karena anak-anak yang otaknya tidak berkembang dengan baik akan kesulitan mengikuti pendidikan formal. Dan ketika masuk usia kerja, mereka akan kesulitan bersaing. Kalau peduli stunting, kita harus berupaya memutus rantai kemiskinan,” tegas Menteri Bambang.
Kerugian ekonomi akibat dampak stunting adalah mencapai 3 persen dari PDB atau setara hampir 4 triliun setahun. Menteri Bambang menjelaskan saat ini Bappenas sudah menjadikan stunting sebagai prioritas. Jadi, tidak hanya sekedar penurunan stunting, tapi menjadikan ini sebagai tanggung jawab semua kementerian/lembaga. “Stunting ini tidak hanya menjadi isu di daerah tertinggal, tapi seluruh daerah di Indonesia. Bahkan di Jakarta sekalipun tidak bisa bebas dari stunting, terutama di Kepulauan Seribu. Di dalam RKP 2019, Bappenas sudah menjadi prioritas dimana kegiatan prioritasnya adalah peningaktan perbaikan gizi, penguatan surveilans gizi, pemberian suplementasi gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan peningkatan akses pangan,” tutup Menteri Bambang.