Menteri Bambang: RKP 2019 Pemerintah Fokus Pada Pembangunan dan Pemerataan

YOGYAKARTA – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Rapat Kerja (Raker) Kementerian PPN/Bappenas dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”, di Yogyakarta, pada Kamis (22/2). Raker ini bertujuan untuk memfinalkan di tingkat internal Kementerian PPN/Bappenas terhadap program dan kegiatan prioritas dalam mendukung lima Prioritas Nasional. “Forum Raker ini juga sebagai upaya untuk memastikan terjadinya sinkronisasi antar Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas, sehingga terjalin kesesuaiannya terhadap tema, dukungannya dalam konteks holistik, saling mendukung secara integratif dalam suatu wilayah spasial pada setiap Prioritas Nasional,” tutur Sesmen PPN/Sestama Bappenas Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf dalam laporan penyelenggaraan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sesuai dengan tema RKP Tahun 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” maka pemerintah fokus pada pembangunan dan pemerataan, hal ini guna menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi. “Kita berharap RKP Tahun 2019 bisa membuat sebagian besar target-target yang sudah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 itu akhirnya bisa tercapai,” ujar Menteri Bambang.

Menteri Bambang menjelaskan lima Prioritas Nasional yang menjadi fokus RKP Tahun 2019, yaitu: (1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; (2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; (3) Penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur, dan jasa; (4) Ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan; dan (5) Stabilitas keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Rapat juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Kadin Indonesia Roesan P. Roeslani, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas. Dalam paparannya, secara singkat Darmin Nasution mengatakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen maka strategi dan kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan ekspor dan investasi, melalui pembangunan infrastruktur untuk perbaikan biaya logistik, pembangunan kawasan industri, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, serta beberapa hal lain seperti melakukan deregulasi, perluasan pasar ekspor ke berbagai negara non tradisional yang memiliki populasi dan PDB, serta kebijakan pemerataan ekonomi.

Ketua Kadin juga menekankan perlunya revitalisasi industri nasional guna mendongkrak ekspor dan investasi. Dalam paparannya beliau mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi dan sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri manufaktur melambat, maka berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Selanjutnya, Rini Soemarno menjelaskan peran Kementerian BUMN dalam mendukung pertumbuhan konektivitas dan ekonomi Indonesia, seperti diantaranya dengan meningkatkan efisiensi transportasi melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, mengurangi biaya logistik dengan meningkatkan perkeretaapian, mengembangkan transportasi perkotaan, serta memperkuat konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi udara.