Menteri Bambang: Program KB Guna Tingkatkan Taraf Ekonomi dan Kesejahteraan Penduduk
Berita Utama - Selasa, 13 Februari 2018
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2018 dengan tema “Arahan Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional 2018”, yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, pada Selasa (13/2). Memaparkan mengenai “Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia”, Menteri Bambang mengatakan tema ini sangat penting terutama dalam rangka penguatan sinergi dan komitmen para pemangku kepentingan dan mitra kerja di seluruh tingkat wilayah terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Pertumbuhan ekonomi juga ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 10,12 persen, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa, serta pengangguran menurun menjadi 5,5 persen pada 2017. Isu kemiskinan dan ketimpangan dapat diatasi jika kita memiliki kualitas SDM yang baik. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu strategi yang cost-effective untuk mengatasi tantangan pembangunan khususnya untuk memperkecil kemiskinan dan ketimpangan. “Program KB dimaksudkan agar setiap keluarga selain dapat mengatur jumlah anak, juga dapat memberikan pengasuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih optimal, serta meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraannya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” ujar beliau.
Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses pelayanan KB terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Kendala geografis menyebabkan keterbatasan akses pelayanan KB di banyak provinsi dan wilayah di Indonesia. Ketersediaan dan distribusi tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan yang terbatas dan belum merata juga merupakan hambatan terbesar dalam upaya pemerataan akses pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia. “Saya ingin memberikan penghargaan kepada BKKBN yang telah menyelenggarakan Rakornas. Saya berharap Rakornas ini dapat menggalang komitmen dan menghasilkan rekomendasi sebagai masukan berharga bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan di dalam menyempurnakan kebijakan, strategi dan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, sehingga cita-cita “Indonesia Emas 2045” dapat kita capai,” tutup Menteri Bambang.