Menteri Bambang: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Libatkan Organisasi Profesi
Berita Utama - Selasa, 07 Agustus 2018
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2018: “FGD Konsolidasi Awal Wilayah Barat”, di Sari Pacific Hotel, pada Selasa (7/8). Acara dihadiri Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan Bappeda Provinsi, dan Perguruan Tinggi. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Taufik Hanafi mengatakan agenda ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Bappenas dan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKP di daerah. “Pada tahun ini kegiatan EKPD melibatkan para peneliti yang berafiliasi dengan beberapa lembaga penelitian. Output dari kegiatan ini adalah menyajikan koordinasi dalam rangka penyusunan RKP 2020 dan RPJMN 2020-2024,” jelas Taufik Hanafi dalam laporannya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pentingnya peran evaluasi dalam sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Evaluasi yang dilakukan tidak cukup hanya dilakukan Bappeda, namun juga akademisi. “Karena kalau evaluasinya dilakukan oleh Bappeda sendiri tentu tidak fair, sebab mereka yang membuat perencanaan. Kemudian kita coba mengadopsi model SDGs, dimana SDGs tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, pakar, atau akademisi saja, tapi CSO juga dibutuhkan. Disitulah kita mulai berpikir organisasi profesi pun perlu dilibatkan, dan tahap awal yang kita rangkul adalah organisasi profesi yang esensinya dekat dengan perencanaan di pusat maupun daerah,” jelas Menteri Bambang.
Lebih lanjut Menteri Bambang berharap dengan diselenggarakannya acara ini bisa memberikan inspirasi bagaimana seharusnya CSO berpartisipasi langsung di dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah itu sendiri. Sebab, tambah beliau, yang menentukan maju atau tidak suatu daerah adalah daerah itu sendiri. Dengan adanya keterlibatan para pemangku yang terlibat seperti Bappeda, akademisi, lembaga peneliti, CSO, dan pemerintah dapat memperkuat kerjasama yang baik kedepannya, memperkuat metodologi evaluasi, meningkatkan rasa kepemilikan hasil evaluasi, memperkaya analisis evaluasi, serta memberikan proses pembelajaran bagi semua pihak.