Konsep Aerocity Dapat Direalisasikan di Bandara Internasional Jawa Barat

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memberikan apresiasi kepada pemprov Jawa Barat yang menginisiasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) karena tidak hanya keinginan pemerintah pusat semata, tapi lebih pada inisiatif pemerintah daerah. Beliau menambahkan pembiayaan dan operasi ini juga diinisiasi pemprov Jawa Barat, meskipun dalam perjalanan pembangunan bandara internasional ini ada campur tangan pemerintah pusat.

“Awalnya penggagas BIJB ini tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi juga pendanaan dan operasinya. Meskipun di tengah jalan seperti pembangunan sisi udara ada dana dari APBN, tapi saya tetap memberikan apresiasi. Saya berharap model ini bisa menular ke daerah lain," ungkap Menteri Bambang dalam acara penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT BIJB dan PT Angkasa Pura II (Persero) tentang Kerjasama Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan yang diselenggarakan di Gedung Pakuan, Bandung, pada Senin (22/1).

Menteri Bambang berharap nantinya konsep aerocity ini dapat direalisasikan di bandara ini, sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru di Jawa Barat. "Saya berharap properti yang ada di sekitar bandara internasional Jawa Barat dapat dimanfaatkan, sehingga pada akhirnya bisa memberikan keuntungan, dan bisa menjadi sumber pertumbuhan baru. Tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi saja, tapi juga jadi kota baru (aerocity)," kata Menteri Bambang. 

PT BIJB dan PT Angkasa Pura II (Persero) sudah menyepakati kerjasama operasional (KSO) selama tujuh belas tahun. Menteri Bambang mengatakan dalam visi tahun 2045, PT BIJB dapat menjadi Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), sehingga ke depannya bandara Kertajati dapat dikelola sepenuhnya oleh PT BIJB. “Saya harapkan agar proses KSO yang selama tujuh belas tahun benar-benar bisa dijadikan proses pembelajaran yang baik. Kalau bisa setelah tujuh belas tahun operasionalnya bisa penuh ada di tangan BIJB. Jadi jangan berhenti hanya jadi pengelola properti (bandara), tapi naik kelas jadi operator,” ujar Menteri Bambang.

Tujuan penandatanganan ini adalah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana perekonomian, maka pemerintah provinsi Jawa Barat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan BIJB. Sedangkan, maksud kerjasama ini adalah sebagai operasionalisasi penyelenggaraan jasa kebandarudaraan di BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

“Dalam rangka operasi dan pemeliharaan bandara internasional Jawa Barat, PT BIJB telah bersinergi dengan PT Angkasa Pura II. Atas mediasi Kemenko Bidang Kemaritiman, telah dicapai kesepahaman bersama untuk kerjasama operasi BIJB dan untuk tindaklanjut telah dilakukan pembahasan, serta penyusunan draf kerjasama operasi BIJB yang rencananya naskah tersebut akan ditandatangani hari ini,” tutur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi jawa Barat, Eddy Iskandar.