Hari Maritim Nasional, Bappenas Perkuat Arah Pembangunan Kemaritiman

Indonesia baru saja memperingati Hari Maritim Nasional yang jatuh pada 23 September 2021. Sebagai upaya mencapai target pembangunan sesuai amanat Visi Indonesia 2045, Kementerian PPN/Bappenas merancang Arah Pembangunan Kemaritiman dan Investasi sekaligus memperkuat tiga aspek kemaritiman, yaitu meningkatkan ekonomi maritim, memperkuat kekuatan maritim, dan memperkuat peradaban maritim.  Pertama, meningkatkan ekonomi maritim, berkontribusi sebesar 12,5 persen PDB pada 2045 dengan fokus pada pembangunan konektivitas yang efisien dan efektif, industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta pariwisata bahari yang inklusif. Kedua, memperkuat kekuatan maritim, dengan mewujudkan  kemampuan pertahanan keamanan maritim yang kuat dan andal menghadapi tantangan regional dan global. Ketiga, memperkuat peradaban maritim dengan menciptakan kualitas sumber daya manusia maritim yang unggul, inovasi teknologi kemaritiman, dan budaya maritim yang kuat sebagai basis peradaban bahari.

“Untuk itu, kita siapkan strategi utama yaitu memperkuat politik maritim dan memperkuat ekonomi maritim. Ada berbagai sektor terlibat, yaitu perikanan, ESDM, Industri bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut dan hankam laut,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam keynote speech Acara Puncak Hari Maritim Nasional, Kamis (23/9). Kementerian PPN/Bappenas menyusun lima sasaran utama kerangka pembangunan kemaritiman, yakni meningkatkan sarana dan prasarana sebagai perekat pulau dan kepulauan Indonesia, menguatkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung pengembangan IPTEK, menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan, serta mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

Deputi Arifin menekankan perlunya upaya hulu ke hilir, meliputi kedaulatan dan yurisdiksi nasional, mengembangkan data dan informasi kelautan secara terpadu, meningkatkan pemanfaatan potensi laut dan dasar laut sehingga ada proses nilai tambah yang besar, mengembangkan potensi kelautan, meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan, mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut yang terjaga, serta memperkuat pertahanan maritim.