Forum DAS Sebagai Penghubung Stakeholders dengan Pemerintah Perlu Ditingkatkan
Berita Pembangunan - Senin, 16 November 2015
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Dukungan Forum DAS dalam Pengelolaan DAS Prioritas di Gedung Wisma Bakrie 2, Senin (10/11). Acara yang dipimpin Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Basah Hernowo tersebut menghadirkan narasumber dari BPDAS Solo, Forum Peduli DAS Solo, BPDAS Serayu Opak serta Forum DAS Serang, Progo dan Opak Provinsi DIY.
Dalam sambutannya, Direktur Basah menyampaikan perlu ada peran strategis selain pemerintah dalam pengelolaan DAS. “Forum DAS masih terpaku pada aspek perencanaan, implementasi, monitroing dan evaluasi belum banyak,” tutur beliau. Peran Forum DAS perlu ditingkatkan untuk menguatkan sinergi dan koordinasi antarpemangku kepentingan sehingga mendukung mendukung target pemulihan DAS prioritas dalam RPJMN 2015-2019.
Lebih lanjut, Kepala BPDAS Serayu Opak Anang Widicahyono memaparkan quick wins tahun 2015 di DAS Serayu yaitu memprioritaskan hulu DAS yang bermasalah terutama sub DAS Merawu dan sub DAS Klawing, sedangkan pada sub DAS Merawu, terdapat isu sedimentasi Waduk Mrica. Anggaran DAS Serayu Opak yang terbatas menyebabkan dukungan pihak diluar pemerintah sangat diperlukan untuk menentukan fokus strategi yang efektif pada hal-hal yang penting yang menjadi prioritas.
Ketua Forum DAS Serang, Progo, Opak Provinsi DIY Kukuh Sutoto memaparkan pentingnya melaksanakan tugas memberi masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait, melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antarpemangku kepentingan. “Termasuk memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan”, jelasnya.
Sementara itu, Zayinul Farhi selaku perwakilam dari BPDAS Solo menggarisbawahi mekanisme kelembagaan dalam lingkup penanganan DAS terpadu untuk tercapainya sinkronisasi RTRW dengan tata ruang DAS (Internalisasi RPDAST ke dalam RTRW) dengan output Perda. Hal ini dianggap penting mengingat pada tahun anggaran 2015, direncanakan akan dibangun 5 waduk baru di SWP DAS Solo, yaitu Waduk Tukul (Pacitan), Waduk Pidekso (Wonogiri), Waduk Gondang (Karanganyar), Waduk Bendo (Ponorogo), Waduk Gongseng (Bojonegoro). Pembangunan ini memerlukan dukungan sektor kehutanan dan masyarakat yang bekerja bersama melestarikan hutan sebagai salah satu bagian ekosistem DAS Solo.
Forum Peduli DAS Solo membantu pendampingan hutan rakyat untuk memperoleh sertifikasi ekolabel pengelolaan hutan rakyat lestari. “Beberapa manfaat dari sertifikasi ini yaitu diperolehnya data potensi hutan rakyat yang aktual dan kejelasan penguasaan lahan, hutan rakyat tidak menjadi lahan kegiatan kayu ilegal, menertibkan pengelolaan hutan dan mencegah terdegradasinya lahan dan hutan yang tidak terkendali,” pungkasnya.