Bappenas Tekankan Pentingnya Penguatan Pertahanan Siber
Berita Utama - Jumat, 19 Februari 2021
“100 tahun Indonesia itu diimpikan hari ini adalah Indonesia yang telah mencapai PDB per kapita di atas USD 12.000. Kalau melewati batas itu, Indonesia mencapai high income country. Dengan begitu, harapannya dengan PDB hari itu dengan penduduk sekitar 350 juta, pada 2045 kita menyumbang GDP dunia mendekati USD 10-an triliun atau USD 7-an triliun. Hari ini kita baru sampai menyumbang USD 1 triliun,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa saat menyampaikan pidato kunci pada Webinar Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, Kamis (18/2).
Menurut studi Bank Dunia, rata-rata sebuah negara membutuhkan waktu 28 tahun untuk lolos dari Middle Income Trap (MIT). Tercatat, Indonesia sudah menjadi negara upper middle income pada 2019 dan kembali menjadi lower middle income pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 persen jika ingin keluar dari MIT sebelum 2045.
Transformasi ekonomi diperlukan untuk memulihkan kondisi akibat pandemi dan disrupsi teknologi, di mana pertahanan dan keamanan siber serta industri pertahanan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Keamanan siber bisa menjadi salah satu enabler transformasi digital. Jika transformasi digital dilakukan, ekonomi digital Indonesia bisa mencapai USD 100 miliar pada 2025 dengan basis 2018 yang telah mencapai USD 27 miliar,” urai Menteri Suharso.
Internet of Things (IoT) juga diperkirakan akan mencapai USD 121 miliar, digitalisasi juga berdampak pada peningkatan GDP Indonesia USD 150 miliar. Pada 2030, AI juga berkontribusi USD 15,7 triliun pada ekonomi global, 5G juga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan output global sebesar USD 12,3 triliun pada 2035, serta bertambahnya investasi di value chain dengan 5G, diperkirakan mencapai tambahan pertumbuhan USD 3,5 triliun dan menciptakan 22 juta pekerjaan pada 2035.
Perencanaan pertahanan dan keamanan siber dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disusun untuk penguatan keamanan dalam negeri, penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures(CBM), penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penguatan ketahanan dan keamanan siber. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat, serta prioritas penguasaan industri pertahanan juga penting untuk menghadapi perang masa depan berupa Network Centric Warfare (NCW) dan surveillance. “Indonesia harus mempersiapkan diri membangun kemampuan pertahanan di space dan cyber yang merupakan keniscayaan,” pungkas beliau.