Bappenas Evaluasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di 7 Daerah

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Public Expose Evaluasi Tematis Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Badung, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan, hasil evaluasi menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, menjawab isu-isu strategis terkait inklusivitas sektor ekonomi dominan di daerah. "Evaluasi sebagai bagian dari lesson learned untuk dijadikan masukan perencanaan pembangunan ke depan. Selanjutnya, juga perlu dipahami bahwa tidak ada kebijakan yang one fit for all, karena setiap daerah memiliki masalah dan solusi kebijakan yang berbeda,” ungkap Deputi Rudy, Selasa (31/1).

Selain mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten lokasi pendalaman evaluasi, public expose kali ini juga mengundang akademisi, sejumlah pemimpin daerah seperti Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming dan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, serta perwakilan BUMN dan pihak swasta. Narasumber dari beragam latar belakang tersebut memberikan masukan yang  inklusif, berbagi praktik baik untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. “Dalam public expose kali ini, tidak hanya menyampaikan hasil evaluasi, tetapi juga menjaring masukan dari pemangku kepentingan, hingga berbagi pengetahuan mengenai praktik baik, yakni dana abadi minyak dan gas untuk pendidikan,” tutur Deputi Rudy.

Hasil evaluasi tematis terbagi menjadi tiga sektor, yaitu pertambangan, industri pengolahan, dan pariwisata, dengan fokus pada pendalaman pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Agustin Arry Yanna mengatakan hasil evaluasi ini  menjadi rekomendasi kebijakan dan aksi yang dapat ditindaklanjuti  pemangku kepentingan untuk mengatasi isu inklusivitas di tujuh lokasi pendalaman tersebut. “Hasil evaluasi tematis ini dapat mendukung pembangunan di daerah agar lebih inklusif, menciptakan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan serta berkelanjutan. Informasi komprehensif yang diperoleh akan berkontribusi positif sebagai masukan perencanaan pembangunan nasional dan daerah ke depan,” tutup Direktur Agustin.