Wujudkan Program dan Kebijakan Pembangunan Tepat Sasaran, Menteri Bambang Dengarkan Masukan Swasta Untuk RPJMN 2020-2024

JAKARTA – “Konsultasi ini kami lakukan khususnya bersama dunia usaha, karena saya menyadari bahwa namanya pembangunan tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah. Sejak saya menjadi Menteri Keuangan, saya menyadari namanya APBN tidak cukup untuk memenuhi agenda yang dibutuhkan bangsa ini. Lalu, sejak saya bergabung dengan Bappenas di 2016, kita tidak hanya menjadikan APBN sebagai satu-satunya instrumen pembangunan, tetapi bicara partisipasi swasta, BUMN, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha),” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan Swasta di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (18/9).

Sesi khusus Konsultasi Publik Bersama swasta dengan tujuan mempertajam rencana pembangunan ini adalah kali pertama, dilaksanakan dengan harapan agar swasta mampu mendukung pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan, di antaranya dalam penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri), pembangunan sarana transportasi massal metropolitan, pengembangan kawasan pariwisata terpadu, dan pengembangan SDM terampil dan pendidikan vokasi untuk mendukung kawasan industri.

“Dengan mengikutsertakan masukan dari dunia usaha, maka program-program dan kebijakan akan lebih tepat sasaran dan kami dunia usaha akan terus dukung. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang mendatar namun cukup membanggakan dibandingkan negara lain, kita inginkan terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi namun juga berkualitas. Seperti yang dicanangkan Presiden hi, pertumbuhan sumber daya manusia akan menjadi tombak pembangunan dibandingkan pertumbuhan infrastruktur. Kita harus punya skala prioritas, kembali lagi kita tidak punya kemewahan dari segi waktu. Prioritas itu akan menjadi masukan yang sangat penting dari dunia usaha,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani.

Sesuai arahan Presiden RI, visi Indonesia mengedepankan inovasi dengan lima program kerja utama. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas kawasan produksi rakyat seperti kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, hingga perkebunan dan tambak rakyat. Kedua, membangun sumber daya manusia dengan fokus pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan manajemen talenta, serta dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi. Ketiga, meningkatkan investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan mempercepat proses perizinan dan menghilangkan hambatan investasi. Keempat, melakukan reformasi birokrasi yang antara lain mencakup reformasi struktural kelembagaan agar lebih sederhana dan lincah serta perubahan pola pikir untuk cepat melayani dan cepat memberikan perijinan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN untuk memberikan manfaat pada rakyat berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan kesejahteraan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia difokuskan pada peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, perbaikan kualitas SDM, dan perbaikan pasar tenaga kerja. Dalam RPJMN 2020-2024, tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk mencapai 5,4-6,0 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5–7,0 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka antara 4,0–4,6 persen dan Rasio Gini mencapai 0,370–0,374. “Untuk mencapai target tersebut dan pembangunan yang inklusif, kami berharap dukungan dari swasta, mengingat skema KPBU membagi risiko antara developer swasta, BUMN dan pemerintah. Kalau menggunakan APBN, risiko hanya ada di pemerintah. Dukungan swasta dalam Major Project bisa untuk konektivitas, sarana dan prasarana, telekomunikasi, infastruktur kawasan industri serta pariwisata,” tegas Menteri Bambang.