Perencanaan :

  • Penyusunan ekonomi makro
  • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
  • Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
  • penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana
  • Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D
  • Kesepakatan global

Alokasi : 

  • Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan
  • Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan
  • elakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya
  • Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi baseline kondisi terkini
  • Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator.

Pengendalian : 

  • Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome)
  • Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional
  • Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko
  • Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan
  • pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi vocal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut

Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think-tank.

Enabler :

  • Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional
  •  Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya.
  •  Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan didaerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif 
  • Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai
  • Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko
  • Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah
  • Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai thinktank untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner

Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Think-tank.


Perencanaan :

  • Penyusunan ekonomi makro
  • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
  • Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran
  • penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana
  • Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D
  • Kesepakatan global

Alokasi : 

  • Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan
  • Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan
  • elakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya
  • Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi baseline kondisi terkini
  • Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator.

Pengendalian : 

  • Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome)
  • Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional
  • Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko
  • Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan
  • pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi vocal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut

Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think-tank.

Enabler :

  • Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional
  •  Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya.
  •  Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan didaerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif 
  • Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai
  • Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko
  • Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah
  • Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai thinktank untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner

Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Think-tank.