Usulan Daerah Tertampung Lebih Spesifik

JAKARTA - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 tahun ini dianggap telah cukup bagus dalam pelaksanaannya, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni, SP, MT. Hal ini nampak dari banyaknya prioritas yang bisa menampung usulan daerah secara lebih terarah dan spesifik. Pada pelaksanaan Musrenbangnas tahun ini ada 18 prioritas pembangunan yang dibahas di masing-masing ruangan berbeda.

Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan menjadi holistik-tematik, terintegratif dan spasial, juga pendekatan penganggaran menjadi money follow program turut memberi motivasi bagi daerah untuk menajamkan perencanaan pembangunan. Belum lagi adanya teknologi yang mendukung perumusan usulan perencanaan pembangunan dari daerah yaitu sistem e-Musrenbang.

”Menurut saya Musrenbangnas tahun ini lebih baik penyelenggaraannya karena bertambahnya ruang-ruang pembahasan prioritas pembangunan yang lebih terarah dibandingkan dengan Musrenbangnas sebelumnya. Kemudian aplikasi yang digunakan juga sangat mendukung,” jelas Elvira.

Menurutnya memang sudah seharusnya pembangunan menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, terintegratif serta spasial sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan sesuai dengan pendekatan money follow program. Ia berharap pemerintah bersikap bijak dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan disetujui dan dilaksanakan agar dapat memenuhi kebutuhan daerah.

“Sudah waktunya kita menggunakan anggaran negara tidak dibagi sama rata, kalau istilahnya Pak Presiden Joko Widodo dengan money follow program, sehingga kita prioritaskan dulu apa yang ingin dicapai. Jika kita ingin kedaulatan pangan, berarti kita fokus dengan program-program yang memang mendukung kedaulatan pangan itu, artinya program-program yang sifatnya kurang mendukung bisa dikurangi atau ditunda dulu untuk dilaksanakan pada tahun selanjutnya,” tutur Elvira.

Sinergi antara Bappenas dengan Kementerian dalam Negeri diharapkan Elvira dapat berjalan optimal. Kemendagri diharapkan juga dapat mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, karena semua mekanisme perencanaan di daerah berjalan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.  Berbeda dengan Bapenas yang memiliki peraturan menteri sendiri.

Elvira menyebutkan, ”Jadi akan lebih baik kalau Kemendagri juga mendorong perencanaan dengan tema holistik tematik integratif di daerah. Dalam hal ini tidak perlu mengubah regulasinya, karena ini hanya mekanisme perencanaannya. Sehingga terbentuk pemahaman pendekatan yang sama dari tingkat atas hingga bawah dan perencanaan akan berjalan optimal.”

Satu hal menurut Elvira yang masih perlu ditingkatkan adalah terkait kompetensi penggunaan teknologi dalam perencanaan. Sepertinya masih dibutuhkan pelatihan yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman pendekatan yang digunakan dan penguasaan aplikasi e-Musrenbang, sehingga usulan dapat diinput sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu ia berharap untuk ke depannya Provinsi Lampung dapat memiliki kesempatan untuk mengusulkan pembangunan di bidang pariwisata. Karena Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata dan membutuhkan perbaikan infrastruktur terutama transportasi menuju destinasi wisata.

“Jadi mungkin kedepan Bappenas bisa lebih memperbanyak pelatihan dan turun ke daerah untuk sosialisasi aplikasi maupun mekanisme perencaanaan dengan pendekatan terbaru ini. Kemudian meski Lampung didominasi lahan pertanian, kami juga memiliki potensi pariwisata. Walaupun ada 10 destinasi unggulan pariwisata, tetap perlu melihat pengembangan destinasi pariwisata lainnya ke depan melalui kebijakan mempersiapkan daerah lain yang mempunyai potensi pariwisata dan akan didukung di waktu yang akan datang,” tegasnya.