Tutup Musrenbangnas 2016, Menteri Sofyan: RKP Harus Lebih Optimal

JAKARTA (11/5) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yang berlangsung Rabu (11/5) di Istana Negara, Jakarta. Turut hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, para Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, serta Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia.

Musrenbangnas 2016 berlangsung sejak 20 April hingga 4 Mei dan menghasilkan kesepakatan atas rencana pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan usulan prioritas program/kegiatan dari pemerintah daerah per prioritas nasional yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Musrenbangnas 2016. Hasil tersebut menjadi acuan untuk penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017 serta untuk penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja kementerian/lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Dalam laporan penyusunan RKP 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menekankan perbaikan demi perbaikan terus dilakukan demi menghasilkan RKP yang lebih optimal, salah satunya dengan menyelenggarakan Musrenbangnas 2016 yang dihelat selama sepuluh hari. Menteri Sofyan menegaskan format Musrenbangnas akan terus dievaluasi agar seluruh aspirasi daerah dapat diserap. “Untuk RKP 2018, kami merencanakan proses Musrenbangnas itu adalah diskusi sepanjang tahun. Nanti akan dicicil provinsi per provinsi, kementerian/lembaga per kementerian/lembaga. Dengan demikian, rumusan RKP 2018 nanti akan lebih optimal,” jelas beliau.

Optimalisasi sistem juga tercermin dalam pendekatan penyusunan RKP 2017. Menteri Sofyan melaksanakan arahan Presiden Jokowi dengan mengedepankan diskusi selama Musrenbangnas 2016 yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai tema prioritas nasional. Para pemangku kepentingan (stakeholders) diperkenalkan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, sehingga satu program didekati dari banyak sektor dan dikerjakan bersama antar kementerian/lembaga. Sebagai system integrator, Bappenas akan merangkul stakeholders terkait pengalokasian anggaran untuk program-program prioritas. “RKP 2017 mencerminkan money follow program dan memangkas program-program yang nomenklaturnya tidak jelas,” jelas beliau.

Sesuai dengan tema RKP 2017 yang diusung, yaitu: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” dan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional, Pemerintah akan memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Publik melalui Pola Inpres. “DAK Pola Inpres adalah dana yang dijanjikan Bapak Presiden Joko Widodo untuk membantu setiap kabupaten. DAK ini akan difokuskan untuk percepatan kawasan ekonomi, pengembangan pariwisata, konektivitas nasional, dan kedaulatan pangan,” pungkas beliau.