Tekan Ketimpangan, Bappenas Gagas IDF Tahun 2017

JAKARTA – Dalam kunjungan media visit ke salah satu media harian swasta, pada Kamis (3/08), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan acara Indonesia Development Forum (IDF) yang digagas Bappenas merupakan platform bagi para pihak untuk bertemu dan memberikan solusi bagi penurunan ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan menurut Bambang menjadi perhatian pemerintah saat ini karena jika dibiarkan maka jurang ketimpangan antar kelompok sosial di Indonesia semakin melebar. Karenanya Bappenas mengusung tema ketimpangan sosial sebagai tema IDF 2017. “Tahun depan (2018) kami akan mengangkat tema ketimpangan di tingkat wilayah atau disparitas regional” tutur Menteri Bambang.

Indonesia Development Forum merupakan forum yang berbeda dengan forum sejenis yang telah ada. Tidak hanya mendengarkan paparan akademisi dan para ahli dalam mengurangi ketimpangan yang berdasar pada teoritis saja, tapi juga berdasarkan cerita sukses pada tingkatan lokal yang bisa diadopsi menjadi skala nasional (scaling up). Hal ini menurut Menteri Bambang penting sebagai solusi langsung dan mendukung upaya pemerintah mengurangi ketimpangan yang saat ini (gini ratio) mencapai 3,9.

“Kita ingin mencari terobosan baru dari ahli-ahli internasional mengenai kemiskinan dan ketimpangan dan yang telah duiji di komunitas menjadi pembelajaran bagi daerah lain,” tegas Menteri Bambang dalam penjelasannya mengenai tujuan mendasar IDF.

Sebagai informasi tingkat ketimpangan ditandai oleh gini ratio. Permaret 2017 data dari World Bank menyebutkan Gini ratio Indonesia mencapai 0,393 atau turun 1,5 gini poin dari tahun 2015. Meskipun terjadi penurunan namun terjadi tingkat kemiskinan yang mendalam antar kelompok pendapatan.

Menurut data BPS 2017 yang diolah Bappenas jika Gini Rasio dibagi kedalam tiga cluster maka akan ada kemiskinan dengan 40% terbawah, 40% menengah dan 20% teratas. Penurunan gini ratio sebagian besar karena terjadinya penurunan Gini Ratio pada kelompok 20% teratas sebesar 0,48 basis poin dan kenaikan 0,38 poin pada kelompok 40% teratas. Namun untuk kelompok 40% terbawah terjadi kenaikan 0,1 poin, tetapi angka ini tidak mampu mengejar angka yang dicapai oleh kelompok menengah. Karenanya menurut Menteri Bambang, pemerintah akan fokus pada kelompok 40% terbawah dalam menurunkan angka ketimpangan di Indonesia.

Bappenas sebagai lembaga yang merencanakan pembangunan nasional menerapkan beberapa strategi dan upaya menurunkan ketimpangan. Penurunan angka stunting adalah upaya yang harus dilakukan pertama. Upaya ini ditempuh melalui peningkatan kualitas dasar layanan publik ditingkat lokal melalui perbaikan sanitasi dan penyediaan air bersih. Penurunan kemiskinan merupakan upaya kedua. Hal ini dapat dicapai dengan stabilisasi harga pangan dan subsidi tepat sasaran yang selama ini dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurunkan angka pengangguran merupakan upaya ketiga yang dilaksanakan dengan penyerapan jumlah siswa lulusan SMK serta kemitraan antara industri dan pendidikan. Upaya selanjutnya adalah menurunkan ketimpangan kekayaan. Upaya pemerintah diantaranya penarikan pajak yang lebih masif, program afirmasi yang efektif dan penyaluran kredit UMKM. Upaya terakhir adalah menguatkan industri berbasis rakyat dengan penguatan industri kecil, reforma agraria dan pengelolaan perhutanan sosial yang lebih efektif.