Sinergi Bappenas-BKN Perkuat Reformasi Manajemen ASN, Dukung Pencapaian Asta Cita

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bertemu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh membahas arah kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk empat tahun ke depan dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (24/11). Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa peran BKN sangat strategis dalam menggerakkan transformasi birokrasi nasional. “Tugas Kepala BKN ini berat sekaligus mulia, karena birokrasi adalah tulang punggung dari majunya pemerintahan. Jika aparatur lambat, pemerintah pun ikut melambat, begitu pula sebaliknya. Saya yakin Prof. Zudan dapat mengembalikan kejayaan BKN dalam penataan rekrutmen, jenjang karier, dan pendidikan ASN,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

Kepala BKN Zudan pun menegaskan bahwa empat tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi penguatan sistem merit, manajemen talenta, dan modernisasi regulasi ASN. Tercatat per 1 November 2025, Indonesia memiliki 5.588.245 ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK, dengan 63 persen merupakan tenaga fungsional seperti guru, dosen, tenaga medis, dan tenaga teknis. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami lakukan berdampak langsung bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ASN yang baik dapat memengaruhi inflasi, deflasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” jelas Kepala BKN Zudan.

Dalam arah kebijakan RPJMN 2025–2029, BKN berperan penting dalam mendukung Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Isu strategis yang dibahas meliputi pemetaan kompetensi ASN, opsi PPPK paruh waktu, penyelesaian tenaga non-ASN, penyiapan platform ASN Digital (satu portal, satu sistem, satu data), serta urgensi reformasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan juga dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kinerja pejabat fungsional di berbagai bidang.

Menutup pertemuan, Menteri Rachmat Pambudy menegaskan kembali pentingnya data ASN yang komprehensif sebagai landasan keberhasilan reformasi birokrasi. “Basis data yang kuat akan menjadi fondasi kita mencapai Asta Cita dan Indonesia Emas. Dengan satu data, satu sistem, serta pola rekrutmen dan karier yang lebih terbuka, kita dapat mempercepat transformasi birokrasi untuk melayani masyarakat secara lebih baik,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy. Sebagai tindak lanjut, Menteri Rachmat Pambudy mengusulkan pembentukan task force agar agenda penguatan manajemen ASN dapat diperdalam dan dikerjakan secara terkoordinasi demi mempercepat transformasi birokrasi.