Rapat Pembahasan Panja RKP dan Prioritas Anggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama badan anggaran DPR RI mengadakan Rapat Pembahasan  Panja RKP dan Prioritas Anggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 Rabu (13/7). RKP tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang memuat sasaran-sasaran pembangunan nasional yang pendanaannya bersumber dari Belanja K/L, Belanja Non K/L, Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMN (BUMN). Penekanan diberikan pada program yang terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional (Dimensi Pembangunan dan Kondisi Perlu) untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas.

Dalam paparannya Deputi Bidang Pengembangan Regional Arifin Rudiyanto menekankan RKP 2017 memuat 23 prioritas nasional, 88 program prioritas dan 1171 kegiatan prioritas (dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial). Selanjutnya program prioritas dalam RKP diantaranya peningkatan Ekspor Nonmigas, Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim usaha, Prioritas Nasional dan Reformasi Fiskal.

Selain itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Subandi memaparkan mengenai dimensi pembangunan manusia dan masyarakat terdiri dari prioritas revolusi mental, prioritas kesehatan, prioritas pendidikan serta prioritas perumahan dan permukiman.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto memaparkan mengenai kondisi perlu dan pembangunan nasional yang terdiri dari stabilitas keamanan dan ketertiban, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, reformasi birokrasi, serta reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Wismana Adi Suryabrata memaparkan mengenai pemerataan dan pembangunan antar wilayah. Sedangkan Deputi Bidang Ekonomi Leonard VH Tampubolon membahas mengenai dimensi sektor unggulan terdiri dari pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan maritim dan kelautan, pembangunan kedaulatan energi, pembangunan pariwisata serta percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK).

Setelah pemaparan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara anggota DPR dan Bappenas. Hal-hal yang ditanyakan meliputi pertanian, kesehatan, pertahanan, POLRI, pendidikan serta energi dan penanggulangan bencana.