Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2016 pada Kamis (19/5), di Hotel Oria, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Inspektur Utama, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kepala Biro Sumber Daya Manusia/Plt. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kepala Biro Hukum/Plt. Kepala Biro Umum, Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pem-bangunan, Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan/Plt. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter/Plt. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, serta para Asessor Reformasi Birokrasi.

Rapat tersebut dalam rangka finalisasi konsep road map reformasi birokrasi 2015-2019 Kementerian PPN/Bappenas, stock-taking capaian pelaksanaan road map reformasi birokrasi, dan tindak lanjut hasil Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Diskusi tersebut menekankan pada Program Quick Wins Nasional Reformasi Birokrasi merupakan program yang secara nasional dipandang strategis dan memiliki dampak positif dalam jangka waktu secara langsung bagi perbaikan birokrasi. Program quick wins nasional untuk Kementerian PPN/Bappenas, harus menjadi program quick wins instansional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan diharapkan program quick wins agar lebih fokus pada satu kegiatan dan/atau beberapa kegiatan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi. Selain itu, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas memberikan paparan terkait pelaksanaan road map reformasi birokrasi.

Terkait dengan program quick wins nasional, didalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, program tersebut antara lain meliputi: Pilot project block grant dan Pilot project e-budgeting yang dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas termasuk didalamnya bersama dengan beberapa Pemerintah Provinsi dan Kementerian lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana adalah menjalankan beberapa indikator-indikator penilaian yang nantinya berujung kepada meningkatnya penilaian reformasi birokrasi di Kementerian PAN dan RB dan berujung pada naiknya besaran remunerasi pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.