Rapat Kerja Dengan Komite IV DPD RI Bahas Target Pembangunan 2017

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro dan beberapa deputi di Kementerian PPN/Bappenas mengikuti rapat kerja mengenai Target Pembangunan 2017 dengan komite IV DPD RI di ruang rapat komite IV DPD RI pada (05/09/2016). Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh ketua komite IV DPD RI Ajiep Padindang.

Isu dan tantangan pembangunan saat ini karena rendahnya harga komoditas dan lemahnya perekonomian global sehingga daya serap tenaga kerja relatif rendah dan kemiskinan yang turun melambat. Menurut Menteri Bambang sasaran pembangunan untuk menghadapinya antara lain dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), mengurangi kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan mengurangi ketimpangan.

“Arah kebijakannya kita harus mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas. Terutama untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kedua, pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Khusus untuk ketimpangan dan kemiskinan dilakukan perluasan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu. Kemudian yang sangat relevan, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif. Salah satu yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan adalah program bantuan terhadap masyarakat miskin kita yang makin diperbagus kualitasnya, makin tepat sasaran dan akan terus up to date datanya,” jelas Menteri Bambang.

Dalam kesempatan itu Menteri Bambang juga memaparkan kembali mengenai RKP 2017 sebagai panduan bagi pembangunan nasional setahun ke depan. Sekaligus menekankan implementasi pendekatan Money Follow Program sebagai pendekatan perencanaan yang fokus pada program atau kegiatan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dalam RKP 2017 dengan pendekatan holistik-tematik, terintegrasi dan spasial ini terdapat 23 Prioritas Nasional, 88 Program Prioritas Nasional dan 1.171 Kegiatan Prioritas Nasional. Menteri Bambang menjelaskan, “Maksud dari pendekatan perencanaan pembangunan holistik-tematik yaitu penanganan dilakukan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Terintegrasi artinya terbentuknya keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional.”

Lanjutnya, “Sedangkan spasial yaitu kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan. Selain itu menurut arahan presiden setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya serta anggaran negara harus berorientasi manfaat  untuk rakyat.”

Mengenai program pembangunan 2017, Menteri Bambang menjelaskan beberapa program penting antara lain: (1) Program peningkatan akses pelayanan dasar untuk menurunkan keparahan kemiskinan; (2) Program bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi kedalaman kemiskinan; (3) Pengembangan ekonomi produktif; (4) Program penyerapan tenaga kerja melalui pembangunan infrastruktur; (5) Program peningkatan iklim investasi, iklim usaha, dan peningkatan kualitas tenaga kerja; serta (6) Pendekatan DAK (Dana Alokasi Khusus) “penugasan” sebagai instrumen peningkatan pelayanan dasar dan pendorong ekonomi produktif.