Rakorbangpus 2026: Pemerintah Fokus Perkuat Sinergi Perencanaan dan Penganggaran di RKP Tahun 2027

Kementerian PPN/Bappenas kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9-7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di Tahun 2029.

RKP Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini telah sejalan dengan fokus penganggaran untuk tumbuh lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat, semata-mata untuk mencapai pertumbuhan berkualitas.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa RKP Tahun 2027 disusun agar  pembangunan berjalan lebih konkret dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Perencanaan harus disusun dengan optimis sekaligus realistis. Ambisi ini akan diiringi dengan langkah yang terukur untuk satu tujuan yaitu pertumbuhan yang mendorong kesejahteraan, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Rachmat Pambudy dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2027 di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (7/5).

RKP Tahun 2027 mengusung semangat transformatif dengan memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan melalui program yang tajam dan berdampak untuk menjawab tantangan dan peluang ekonomi di tengah ketidakpastian global. Transformasi ini direfleksikan dalam implementasi delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Taklimat 8 April 2026.

Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa. Melalui PKPN, intervensi pembangunan lintas sektor diharapkan menjadi lebih terintegrasi, dan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“RKP Tahun 2027 kami arahkan sebagai alat untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan ini benar-benar tercapai di lapangan, lebih fokus, dan lebih berdampak,” imbuh Menteri Rachmat Pambudy.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa Rakorbangpus menjadi forum penting dalam memperkuat integrasi pembangunan. Pelaksanaan RKP Tahun 2027 juga didukung oleh strategi pembiayaan pembangunan yang komprehensif, tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga diperkuat melalui kontribusi investasi BUMN, swasta, dan berbagai sumber pembiayaan non-APBN lainnya untuk memastikan keberhasilan implementasi program prioritas pemerintah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut hadir menyampaikan penguatan data statistik, penguatan terkait arah kebijakan fiskal, serta sinkronisasi pembangunan pusat-daerah, guna mendukung efektivitas pelaksanaan RKP Tahun 2027.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengakselerasi langkah program yang tepat, melaksanakan program secara terintegrasi, serta membangun koordinasi yang kokoh guna mendukung pencapaian pertumbuhan menuju 8 persen yang diiringi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan kerja.

Tercatat, kegiatan tahunan ini diikuti oleh 110 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah daerah yang diwakili oleh Bappeda, secara luring dan daring. Menteri PPN/Kepala Bappenas menekankan pentingnya memastikan setiap perencanaan pembangunan dapat diimplementasikan secara nyata melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Pembangunan tidak boleh berhenti pada perencanaan, tetapi harus terlihat hasilnya,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.