Pendekatan Money Follow Program Meningkatkan Efisiensi Belanja Prioritas

JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menegaskan, dalam menyusun RKP 2017, prinsip money follow program dilakukan untuk mengamankan alokasi dana pada program prioritas dan meningkatkan efisiensi untuk belanja prioritas. Implementasi pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mengerucutkan usulan program/kegiatan prioritas, mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan (Kementerian/Lembaga, subsidi, hibah, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN), serta pembahasan mendetail untuk persiapan proyek.

“Agar dana bisa berdaya guna maksimal, nomenklatur harus betul-betul jelas sehingga menghindari penafsiran ganda,” papar Menteri Sofyan. Kementerian/Lembaga juga harus merumuskan mekanisme kerja sama yang efektif, sehingga pembangunan terintegrasi dapat terwujud. Dengan demikian, program pembangunan tak hanya bagus secara sektoral, tetapi juga bermanfaat secara keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, terintegrasi dan spasial.

Terkait pendanaan, Menteri Sofyan menegaskan Pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk menyiasati terbatasnya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Proyek pembangunan akan ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu. Jika tidak bisa dikerjakan swasta, skema Public Private Partnership (PPP) akan dilaksanakan. Namun, apabila PPP tak terwujud, Pemerintah akan menyerahkan proyek untuk digarap oleh BUMN. Jika ketiga strategi tidak dapat dilakukan, maka Pemerintah akan menugaskan pembangunan proyek pada Kementerian/Lembaga.

Menteri Sofyan pun menyebutkan dalam pembukaan Musrenbangnas 2016 lalu bahwa Bappenas telah diberi wewenang menjadi sistem integrator sehingga memiliki peran sentral mengkoordinasi antar Kemeneterian/Lembaga dengan pemerintah pusat dan daerah. Maka dalam hal ini Bappenas menyeleksi program prioritas berdasarkan rangking, mana yang paling mendesak dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat akan dilaksanakan terlebih dahulu.

”Prioritas akan diberi ranking, sehingga kalau ada anggaran maka semua program prioritas akan dibiayai. Kalau terjadi perubahan APBN sehingga anggaran berkurang maka dipilih program prioritas mana yang mendesak. Prioritas terbawah akan dipotong. Maka semakin tajam perencanaan maka semakin sedikit distorsi yang terjadi jika ada perubahan APBN menjaid APBN-P seperti yang biasa terjadi,” jelas Menteri Sofyan.