Peluncuran Buku Ajar MKWK: Pendidikan Kewarganegaraan Diinsersi Materi Administrasi Kependudukan

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri meluncurkan buku ajar Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan yang diinsersi dengan materi administrasi kependudukan, Senin (14/10). Buku ajar ini hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga, sebagai bagian strategi nasional percepatan administrasi kependudukan. “Peluncuran buku ajar ini menjadi bagian penting dari implementasi strategi nasional, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan keaktifan penduduk Indonesia. Buku ini juga akan menjadi bahan ajar di perguruan tinggi, mengintegrasikan konsep pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pendidikan. Kerja sama antara berbagai pihak sangat dibutuhkan, termasuk dukungan mitra pembangunan seperti UNICEF Indonesia, Puskapa UI, dan Vital Strategies,” jelas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah tersebut dilaksanakan secara mandiri, saling menunjang dan mendukung, serta mengandung muatan aktual dan kontekstual untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari empat mata kuliah wajib nasional, yang penting untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air mahasiswa sebagai warga muda.  Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan pentingnya identitas, integrasi, konstitusi, kewarganegaraan, demokrasi, hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional Indonesia.

Peluncuran buku ajar ini penting sebagai bagian sosialisasi awal penerapan kurikulum. Melalui materi ajar pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terinsersi pada Buku Ajar MKWK Pendidikan Kewarganegaraan ini diharap dapat meningkatkan kesadaran dan keaktifan seluruh warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa, dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa pentingnya. Selain itu buku ajar ini juga dilengkapi dengan contoh proyek kewarganegaraan dalam setiap babnya untuk mendorong terlaksananya pembelajaran aktif melalui model pembelajaran project based learning danproblem based learning. “Kami berharap peluncuran buku ajar ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Evaluasi dan pemantauan berkala akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif di lapangan,” tutup Deputi Maliki.