Musrenbangprov NTB, Bappenas Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi dan Kolaborasi Multipihak

Pemerintah terus memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah guna mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan pentingnya transformasi pendekatan pembangunan di tengah tantangan ketimpangan wilayah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita tidak bisa lagi berjalan dengan cara-cara yang biasa saja. Diperlukan pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan berani untuk keluar dari berbagai jebakan pembangunan,” tegas Wamen Febrian dalam sambutannya di hadapan Gubernur NTB, jajaran pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan, Rabu (4/6).

RPJMN 2025–2029 sebagai tahap awal RPJPN 2025–2045 mengusung visi besar Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dengan target antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, peningkatan daya saing SDM, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam kerangka pembangunan wilayah, NTB diarahkan menjadi superhub nasional pariwisata dan ekonomi kreatif.

Wamen Febrian juga menegaskan pemerintah pusat telah menetapkan lima klaster prioritas pembangunan NTB, mencakup kawasan pertumbuhan, komoditas unggulan, swasembada, afirmasi, dan konservasi. Sinergi multipihak (pentahelix) dinilai krusial untuk mewujudkan target pembangunan daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas berharap NTB dapat berperan mempercepat realisasi pembangunan prioritas untuk mendukung Indonesia Emas 2045. “Pemerintah daerah diharapkan menyinkronkan perencanaan pusat dan daerah, menguatkan ekosistem pariwisata dan komoditas unggulan, serta lebih kreatif mengeksplorasi dan menyinergikan seluruh sumber pendanaan,” pungkas Wamen Febrian.