Musrenbangprov Jatim: Perkuat Sinkronisasi Pusat-Daerah, Dukung Program Prioritas Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur untuk mengawal pelaksanaan pembangunan nasional agar selaras hingga ke tingkat daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Surabaya, Selasa (14/4).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rachmat Pambudy mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menetapkan arah pembangunan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, kawasan metropolitan Surabaya atau Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dinilai memiliki prospek cerah sebagai pilar ekonomi Jawa Timur, didukung oleh pembangunan infrastruktur yang semakin terintegrasi.

Kementerian PPN/Bappenas bersama pemerintah daerah saat ini tengah menyusun Rancangan Awal RKP 2027 dalam kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi. RKP 2027 menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada kisaran 6,3 hingga 7,5 persen, sejalan dengan RPJMN 2025–2029.

Kontribusi daerah menjadi kunci pencapaian target tersebut. Untuk itu, Jawa Timur didorong mencapai pertumbuhan di atas 6 persen, disertai peningkatan kualitas pembangunan melalui penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan.

Kementerian PPN/Bappenas juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam memastikan implementasi program prioritas nasional, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, serta penguatan ekonomi melalui Koperasi Merah Putih. Di Jawa Timur, berbagai proyek strategis turut didorong, termasuk pembangunan bendungan, sistem penyediaan air minum, kilang minyak Tuban, pengembangan biofuel, jalan tol, serta kawasan ekonomi khusus di Gresik dan Singasari.

Selain itu, Menteri Racmat Pambudy menekankan penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia sebagai fondasi penting dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. SDI juga diharapkan dapat menjaga harmonisasi keamanan antara pusat, daerah, dan desa, sehingga seluruh proses pembangunan desa dapat berjalan lebih selaras, efektif, dan berkelanjutan. Menteri Rachmat Pambudy pun menegaskan bahwa RKP 2027 harus menjadi dasar kuat dalam memperkuat ekonomi daerah. “Jika ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional juga akan kuat,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.