Menteri PPN/Kepala Bappenas Hadiri J-PAL Southeast Asia Conference On Social Protection

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menghadiri J-PAL Southeast Asia Conference on Social Protection: Evidence for Informed Policy di Ballroom Hotel Aryaduta pada hari Selasa (12/1).

Menurut Menteri Sofyan, kerja sama dengan mitra kerja sangat dibutuhkan, terutama dalam hal riset untuk memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat. “Kerja sama dengan mitra kerja, termasuk J-PAL Southeast Asia, sangat kita butuhkan. Policy yang bagus adalah policy yang berdasarkan riset grounded dan evidence. Kadang-kadang banyak policy di Indonesia yang tidak mengikuti hal itu, sehinggal efektivitasnya menjadi rendah. Mudah-mudahan riset-riset yang akan datang dapat menjadi masukan bagi Bappenas dalam menghasilkan policy berkualitas,” ungkap beliau.

Terkait perlindungan sosial, menurut Menteri Sofyan, jumlah uang  yang dikeluarkan Pemerintah tidak kurang, dan bahkan dapat dikatakan cukup besar, namun hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah masalah efektivitasnya.

“Apakah program-program tersebut well-targeted? Apakah memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat? Untuk itu, riset-riset untuk policy sangat penting, dan akan kita dorong untuk meningkatkan kualitas data. Apabila kualitas data ditingkatkan, maka dana yang “kecil-kecil” di K/L dapat difokuskan di beberapa Kementerian, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih baik,” ungkap beliau.

Untuk ke depan, Pemerintah tetap akan mendorong dan memberdayakan masyarakat miskin dengan berbagai perlindungan sosial. “Untuk kelompok yang punya kemauan keluar dari kemiskinan, Pemerintah akan fasilitasi, sambil Pemerintah juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Di samping itu, kelompok menengah juga akan tetap kita dorong untuk entrepreneur,” ungkap beliau.

Menteri Sofyan juga menyoroti kegagalan program perlindungan sosial. “Apabila bantuan tidak didesain dengan baik, maka masyarakat kreatif untuk menjadi entitled society. Saya mendapati banyak daerah yang pintar membuat proposal, karena bantuan sosial itu banyak yang proposal based. Padahal, dana bantuan sosial seharusnya memberdayakan masyarakat, bukannya membuat masyarakat memiliki state of mind tangan di bawah,” pungkas beliau.

Di kesempatan yang sama, Bambang Widianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, mengatakan bahwa Pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan pro-poor spending, memperluas basis pendidikan, dan menjalankan kebijakan fiskal yang baik, salah satunya dengan menegakkan fairness dalam memungut pajak.*