Menteri PPN/Bappenas: Renstra Harus Jadi Acuan Bagi Semua Unit Kerja

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Rencana Strategi (renstra) harus jadi acuan bagi semua unit kerja, mulai dari Kedeputian hingga level Jabatan Tinggi Pratama (Eselon 4). Hal ini dikemukakan Menteri Bambang saat memberikan arahan pada Sosialisasi Renstra 2015-2019 dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016/2017 Kementerian PPN/Bappenas, pada Senin (7/08) di SG 1-3 Bappenas.

Menteri Bambang menambahkan bahwa Rencana Strategi harus sejalan dengan prinsip perencanaan yaitu Money Follows Program dan juga konsep Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah dirmuskan bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif.

Lambannya Renstra Bappenas menurut Menteri Bambang disebabkan adanya penyesuaian dengan struktur baru Kementerian yang ditandai oleh pergantian menteri serta tuntutan kekinian dari pola pembangunan. Dalam penyusunannya Renstra ini tidak hanya dikerjakan mereka di level Jabatan Tinggi Utama dan Madya tapi juga sudah melibatkan unit kerja sehingga merepresentasikan Bappenas secara umum. Selain Renstra, Menteri Bambang juga menyinggung Reformasi Birokrasi sebagai bagian dalam menuntun tata kelola pemerintahan yang baik di Bappenas. Hal ini menuntut Bappenas untuk makin solid mensinergikan kebijakan baik pusat dan daerah.  Selain itu lembaga perencana ini juga harus memastikan bahwa RKP diterjemahkan kedalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

Beliau juga menegaskan tentang fungsi dan peranan reformasi birokrasi dalam penyususnan Rencana Strategis Kementerian. “Reformasi Birokrasi menjadi jiwa dan semangat renstra Bappenas,” tegas Menteri Bambang di depan seluruh pejabat tinggi Bappenas. Beliau juga menilai bahwa inovasi kebijakan dan reformasi administrasi penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Perbaikan tata kelola pemerintahan juga dilakukan secara berkelanjutan dengan terus memperbaharui layanan publik.

Menteri Bambang menambahkan bahwa publik di Bappenas memang bukan langsung bersentuhan dengan masyarakat umum namun memberikan layanan kepada mitra pembangunan, seperti Kementerian/Lembaga bahkan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan pembangunan daerah yang juga berkualitas.

Peningkatan Kinerja dan Reformasi menurut Menteri Bambang tidak hanya untuk meraih tunjangan kinerja yang tinggi tapi juga kinerja individu sebagai kinerja kolektif kementerian secara keseluruhan “Sudah saatnya Bappenas punya indikator kinerja yang jelas tidak hanya unit direktorat tapi juga individu,” tegas Menteri Bambang.

Menteri Bambang berharap Kementerian PPN/Bappenas  harus menjadi  organisasi modern. Dalam hal ini tidak hanya melakukan pekerjaan rutin tapi juga menumbuhkan inovasi kebijakan perencanaan yang berkualitas. Maka, untuk meraih hal tersebut Menteri Bambang menilai perlu adanya dukungan oleh manajemen internal.