Menteri Bambang Dorong Lembaga Think-Tank Indonesia Kembangkan Riset Kebijakan

JAKARTA – Lembaga penelitian perlu berperan sebagai think-tank yang berfungsi sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dengan akademia. Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional “Penelitian di Indonesia: Kesempatan dan Tantangan” di Auditorium CSIS, pada Rabu (28/2). Menteri Bambang menjelaskan fungsi penting lembaga think-tank, yaitu untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, memberikan respon cepat (quick analysis), dan mengembangkan teori dan model pembangunan.

Menurut Menteri Bambang, riset kebijakan berperan penting tidak hanya bagi perencanaan kebijakan nasional, tetapi juga bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang lebih baik. Namun saat ini, lembaga think-tank masih memiliki beberapa tantangan, yaitu globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi. “Dengan tantangan ini, disitulah tugas Bapak/Ibu untuk memberikan masukan bagi perencanaan, dan yang tidak kalah penting bagaimana agar konsep-konsep tersebut dapat disesuaikan dengan globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi, dan akhirnya bisa dilakukan. Bahkan kalau kita lihat perkembangan negara maju, bisa disimpulkan semakin maju suatu negara, maka semakin banyak riset kebijakan dan lembaga riset kebijakan,”tutur beliau.

Saat ini riset di Indonesia masih tertinggal jauh. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah publikasi ilmiah di Indonesia dengan negara lain, misalnya Malaysia dan Singapura. Hanya 12 persen dari publikasi penelitian sosial tentang Indonesia dalam peer-reviewed jurnal internasional yang ditulis penulis Indonesia. Untuk itu, Menteri Bambang mendorong strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia, antara lain: dengan mempertajam fokus penelitian dengan mengidentifikasi isu dan topik penelitian yang memiliki tingkat kemanfaatan yang tinggi, memperkuat asosiasi keilmuan dan terbebas dari kepentingan politik, serta meningkatkan peluang dan insentif bagi masyarakat untuk menjadi analis kebijakan/konsultan peneliti.

“Mudah-mudahan Aliansi Riset Kebijakan (ARK) bisa memberikan motivasi bagi Bapak/Ibu, tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan Indonesia, khususnya kami di Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat memperkuat perencanaan pembangunan di Indonesia, apakah yang dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah), maupun yang tahunan,” pungkas Menteri Bambang.