Melalui Transportasi Berkelanjutan, Indonesia-Republik Korea Dukung Transisi Energi
Berita Kerjasama - Rabu, 09 April 2025
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas, Global Green Growth Institute (GGGI), dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea berkomitmen memperkuat kemitraan di bidang transportasi berkelanjutan. Dalam RPJPN 2025-2045, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu strategi kebijakan transisi energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada 2045. “Salah satu strategi mencapai ekonomi hijau adalah melalui transisi menuju transportasi berkelanjutan yang mengadopsi kendaraan listrik. Transisi ini merupakan peran kunci dalam pergeseran yang lebih luas dari bahan bakar fosil ke energi bersih,” jelas Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam High-Level Meeting between the Government of Indonesia and the Government of Republic of Korea, Rabu (9/4).
GGGI mendukung Pemerintah Indonesia melalui proyek Piloting Electric Vehicle Systems and Developing a Green Transportation Investment Roadmap for Bali (Bali E-mobility Project) dengan pendanaan dari Republik Korea. “Inisiatif ini bukan hanya sebuah langkah maju dalam perjalanan Indonesia untuk mencapai target nol karbon pada 2050, tetapi juga akan berkontribusi dalam menempatkan Bali sebagai pemimpin global dalam bidang ekowisata. Saya berharap pertemuan hari ini menjadi titik balik Indonesia dan Republik Korea untuk memperkuat kerja sama demi planet yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” jelas Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Republik Korea Lee Byounghwa.
Dalam pertemuan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI menandatangani Project Implementation Arrangement for the Bali E-mobility Project sebagai langkah untuk memformalkan struktur tata kelola proyek yang telah disepakati dan implementasi proyek yang lebih rinci. Proyek E-mobility Bali terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai Executing Agency, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM sebagai Implementing Agency, serta Pemprov Bali sebagai penerima manfaat dari Indonesia. “Melalui proyek ini, kami berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Bali dan menunjukkan kelayakan bus listrik untuk transportasi umum di berbagai kota lain. Kami percaya Bali menjadi panutan untuk transisi ke transportasi berkelanjutan secara nasional melalui proyek kendaraan listrik yang bankable atau yang dapat menarik investasi,” jelas Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser.
Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih dan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menjadi landasan rencana aksi daerah provinsi untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan pribadi dan transportasi umum. Transisi ke transportasi berkelanjutan akan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Bali yang telah mencapai 43 persen dari total emisi. “Transportasi berkelanjutan diharapkan berkontribusi pada target Pemprov Bali untuk mengurangi 41.516 ton emisi gas rumah kaca pada 2026, seperti tercantum dalam rencana aksi daerah provinsi. Kami berharap dapat belajar dari Republik Korea mengenai praktik terbaik untuk beralih ke kendaraan listrik, mulai dari perencanaan dan akses pembiayaan hingga tantangan infrastruktur,” ujar Wamen Febrian.
Delegasi Republik Korea akan melanjutkan kunjungan ke Bali untuk meninjau potensi rute bus listrik. Studi kelayakan proyek yang sedang berlangsung akan menentukan rute, jumlah, dan jenis bus listrik serta unit pengisian daya, dan lokasi depo bus listrik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat dan wisatawan Bali, sekaligus mendukung reputasi Bali sebagai destinasi wisata nomor satu di Indonesia.