Kunker ke Labuan Bajo, Menteri Suharso Tinjau Kesiapan Penanganan Covid-19 di Faskes Hingga Penyaluran Bansos

LABUAN BAJO – Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Percepatan Penanganan Covid-19 ke Provinsi NTT dalam rangka Peninjauan Kesiapan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Labuan Bajo sebagai Satu Dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas turut menyasar sektor kesehatan, utamanya penanganan Covid-19. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengingatkan meski covid19.go.id mencatat jumlah kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Timur masih terbilang rendah yakni 131 kasus (data per 18 Juli 2020), fasilitas kesehatan harus tetap sigap untuk menangani Covid-19, baik secara preventif maupun kuratif. “Nusa Tenggara Timur tidak boleh lengah dan tetap harus menyiapkan segala kebutuhan penanganan Covid-19”, ujar Menteri Suharso di sela kunjungan ke Puskesmas Labuan Bajo dan RS Siloam Labuan Bajo yang menjadi rujukan jika kapasitas RSUD Komodo Labuan Bajo penuh, Jumat (17/7).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Suharso menyalurkan bantuan Pemerintah Pusat kepada Puskesmas Labuan Bajo, RS Siloam Labuan Bajo, dan RSUD Komodo Labuan Bajo berupa Alat Pelindung Diri yang terdiri atas Pakaian hazmat untuk tenaga kesehatan sebanyak 500 buah, masker bedah sebanyak 2000 buah, masker N-95 sebanyak 2000 buah, sarung tangan sebanyak 2000 buah, dan face shield sebanyak 1000 buah. Menteri Suharso juga menegaskan pentingnya kewaspadaan tenaga kesehatan agar tidak lengah terhadap isu kesehatan seperti pencegahan tuberkulosis, pentingnya Imunisasi, dan juga kasus Covid-19 di Labuan Bajo yang meski tercatat dalam posisi rendah, namun masih memiliki positivity rate yang tinggi. “Positivity rate sepuluh persen itu tinggi, harus di bawah lima persen,” ujar Menteri Suharso.

Pemerintah terus berupaya menekan dampak Covid-19 bagi masyarakat berpendapatan rendah, salah satunya melalui bantuan sosial yang ditargetkan menyasar 43 juta keluarga Indonesia dan akan diberikan hingga Desember 2020 kepada masyarakat miskin dan rentan untuk meningkatkan daya beli. Beberapa insentif bantuan sosial sudah dan akan dikucurkan melalui masing-masing kementerian teknis. Hingga saat ini, total anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,20 triliun, di antaranya sektor perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, sektor insentif usaha Rp 120,61 triliun, sektor UMKM Rp 123,46 triliun, dan sektor pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun.

“Kami melakukan cross check data, terutama karena kami pengampu Satu Data, termasuk data terpadu bantuan sosial. Kami ingin melihat seberapa efektifnya, apakah terjadi mismatch, dan bagaimana mengatasinya. Persoalannya ada di pemutakhiran, tidak banyak daerah yang melakukan pemutakhiran dengan baik. Dari 514 kabupaten/kota, hanya 113 yang melakukan pemutakhiran. Jadi itu pekerjaan rumah kita semua. Di Bappenas, kami hitung tingkat akurasinya masih rendah. Untuk kita ingin memperbaiki ke depan sehingga jika terjadi pemutakhiran di dalam akurasi data, jumlah orang miskin bisa berkurang,” jelas Menteri Suharso saat mengunjungi Kantor Pos Komodo Labuan Bajo untuk meninjau penyaluran bantuan sosial kepada warga.

Pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Manggarai Barat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Total penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 19.429 Kepala Keluarga, program Sembako sebanyak 22.784 Kepala Keluarga, dan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 10.714 Kepala Keluarga. “Dari target tahap pertama, kedua, dan ketiga Bantuan Sosial Tunai, kelompok sasarannya cenderung menurun. Boleh jadi terjadi perbaikan data atau mereka mendapatkan bantuan dari program yang lain sehingga tidak terjadi duplikasi. Jadi seorang tetap mendapat dari satu jenis program. Dengan demikian, bantuan pemerintah itu benar-benar efektif,” pungkas Menteri Suharso.