Kortekrenbang Forum Konfirmasi Kesiapan Lokasi dan Dukungan Daerah Mencapai Prioritas Nasional

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan beberapa prioritas nasional, antara lain pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, serta peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Hal tersebut disampaikan beliau saat menjadi pembicara dalam acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 (Regional II) dengan tema “Melalui Kortekrenbang Kita Wujudkan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang Efektif dalam Pencapaian Target Akhir Nawacita” yang diselenggarakan di Lombok Raya Hotel Mataram, pada Selasa (6/3).

“Dengan adanya kegiatan ini maka saya berharap dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bisa menjadi lebih baik, termasuk mensinkronkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) antara pusat dan daerah. Saya juga mengharapkan penyusunan RKP Tahun 2019 tetap menerapkan prinsip Money Follows Program, yang artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran,” jelas Menteri Bambang.

Selanjutnya, Menteri Bambang mengatakan RKP Tahun 2019 harus fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya, baik pemerintah, perbankan, maupun swasta, untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Beliau juga menambahkan Kortekrenbang merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah daerah untuk perencanaan tahun 2019, terutama RKPD. “Kami harap partisipasi sejumlah provinsi yang hadir dapat membuat RKPD jauh lebih baik. Namun hal yang jauh lebih penting, yaitu RKP di tingkat pusat diharapkan dapat sinkron dengan apa yang sudah menjadi rencana dari daerah,” ujar Menteri Bambang.

Selama empat tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini merupakan langkah tepat, mengingat kondisi infrastruktur di Indonesia sudah sangat ketinggalan. “Jika kita lihat nilai infrastruktur Indonesia terhadap PDB 2017 hanya mencapai 32 persen. Padahal, rata-rata negara di dunia infrastrukturnya mencapai 70 persen, dan ini bedanya sangat jauh. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah untuk terus didorong sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ungkap beliau.

Bagi pemerintah daerah, Kortekrenbang berfungsi sebagai forum konfirmasi dalam mempersiapkan dukungan daerah lebih awal terkait pencapaian nasional, khususnya sasaran yang merupakan agregasi dari seluruh daerah, serta konfirmasi terkait kesiapan lokasi pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional. "Pemerintah daerah juga dapat menyampaikan dan mendiskusikan lebih awal terkait usulan pemerintah daerah yang akan dibiayai APBN untuk mendukung pencapaian prioritas nasional baik yang terkait dengan kewenangan pusat maupun daerah,” tutur Menteri Bambang. Turut hadir Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Zainul Majdi, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, para Kepala Bappeda Provinsi, Sekretaris Daerah, dan pimpinan perangkat daerah.