Komitmen Kuat dan Aksi Nyata untuk Tingkatkan Efektivitas Pembiayaan SDGs

BALI – Dalam sesi sesi paralel tematik “Scaling Up SDGs Financing Effectiveness: Stronger Commitments, Greater Actions” HLF MSP 2024, pembiayaan efektif untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) menjadi sorotan utama. Kesenjangan pembiayaan bagi negara berkembang yang belum memiliki akses ke pendanaan yang terjangkau menjadi salah satu fokus. Alokasi anggaran, investasi, serta kerangka kebijakan nasional dan tata kelola masih belum sepenuhnya sejalan dengan TPB/SDGs. Untuk menghadapi hal ini dibutuhkan sejumlah ide transformasi agar dapat mendukung capaian TPB/SDGs.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial Li Junhua menyatakan HLF-MSP 2024 menjadi momen yang tepat merefleksikan aspek penting dari reformasi yang diperlukan, khususnya dalam tiga area tematik, yaitu pembiayaan inovatif, ekonomi berkelanjutan, dan kerja sama Selatan-Selatan. “Pertama, merancang sistem pembiayaan dengan fokus pada dampak pembangunan yang dapat membuka sumber daya baru yang dibutuhkan untuk investasi TPB/SDGs. Kedua, membangun ekonomi berkelanjutan harus lebih dari sekadar melindungi lingkungan, tetapi memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan semua pihak tanpa mengorbankan masa depan bersama. Ketiga, kerja sama Selatan-Selatan telah menunjukkan potensi transformasinya, terutama selama pandemi Covid-19, yang mempertegas pentingnya memperkuat aliran kerja sama ini di tingkat nasional, regional, dan global,” jelas Li.

Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam sumber daya internasional untuk mengatasi tantangan global, distribusi yang adil dan merata masih belum sepenuhnya terlaksana. Pembiayaan inovatif ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama hal akses dan kesetaraan. Saat ini, lebih dari 20 dana dan inisiatif perubahan iklim, seperti Green Climate Fund dan Global Environment Facility, yang masing-masing memiliki mekanisme, badan pelaksana, serta persyaratan yang berbeda. Selain itu, belum adanya standar internasional yang menjamin kuantitas dan kualitas pembiayaan yang dijanjikan, menjadi hambatan bagi Official Development Assistance (ODA), sebab kontribusi pembiayaan terhadap perekonomian negara penerima masih sering kali tidak jelas. Hal ini juga berlaku untuk produk keuangan inovatif lainnya, di mana setiap produk dilembagakan secara terpisah, sehingga sulit untuk diukur secara bersamaan.

Dalam menghadapi tantangan ini, empat prinsip pembangunan efektif disarankan Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), yaitu kepemilikan nasional, orientasi hasil, kemitraan inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas bersama. Keempatnya harus terus dipatuhi demi memastikan bahwa bantuan pembangunan, termasuk ODA dan sarana pendanaan TPB/SDGs lainnya, digunakan secara efisien dan berdampak nyata pada hasil pembangunan berkelanjutan.