Kolaborasi Bappenas dengan BPDPKS, Wujudkan Pengelolaan Komoditas Perkebunan Berbasis Data dan Berkelanjutan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membahas strategi penguatan posisi Indonesia sebagai produsen utama komoditas global, termasuk kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu, dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional. Fokus utama pertemuan adalah keberlanjutan, inklusi petani kecil, ketertelusuran, dan akurasi data untuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia. Menteri Rachmat Pambudy menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. "Hilirisasi sawit melalui penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan target peningkatan PDB sebesar USD 0,77 miliar dan penyerapan 6.323 tenaga kerja dalam lima tahun ke depan," ungkap Menteri Rachmat Pambudy, Rabu (5/2).

Menteri Rachmat Pambudy juga mendorong peran BPDPKS mendukung hilirisasi dengan alokasi dana yang seimbang, termasuk untuk riset dan inovasi. BPDPKS dapat memperkuat dasar yang ilmiah untuk setiap kebijakannya terutama untuk pengembangan teknologi rendah karbon dan penelitian bibit unggul. Ini akan membangun fondasi riset yang kuat guna meningkatkan daya saing global. Pertemuan ini membahas pula pengembangan National Dashboard, sistem data terintegrasi untuk memastikan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok komoditas. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar internasional seperti EU Deforestation Regulation (EUDR), tetapi juga sebagai kebutuhan domestik untuk memperbaiki perencanaan lahan dan komoditas.

National Dashboard berperan penting mendukung pengembangan komoditas strategis nasional yang konsepnya akan dimatangkan Kementerian PPN/Bappenas. Komoditas strategis seperti gula, kopi, kelapa sawit, dan kelapa semua informasinya akan tersedia dalam dasbor dengan data real-time mengenai produksi, distribusi, ekspor, dan penggunaan domestik, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dengan dasbor ini, Kementerian PPN/Bappenas dapat mematangkan konsep pengelolaan komoditas strategis secara lebih terarah, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk memperluas akses pasar internasional. Sistem ini juga akan menjadi landasan untuk mendorong keberlanjutan, efisiensi, dan daya saing komoditas perkebunan Indonesia di pasar global.

Terkait persoalan pengembangan perkebunan, Menteri Rachmat Pambudy menyoroti pentingnya mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan. "Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemimpin dalam pembangunan ekonomi hijau. Kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dan BPDP penting untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan," tutup Menteri Rachmat Pambudy.