Kementerian PPN/Bappenas Dorong Kolaborasi Sektor Swasta untuk TPB/SDGs

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Salah satunya melalui langkah-langkah konkret yang diterapkan berbagai pelaku usaha dalam mendukung agenda TPB/SDGs. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo menyampaikan sektor swasta memiliki peran strategis dalam pencapaian TPB/SDGs, terutama melalui penerapan ekonomi sirkular, efisiensi energi, dan energi terbarukan. “Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai TPB/SDGs. Anggaran yang terbatas serta banyaknya tantangan pembangunan membuat kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kekuatan tersendiri. Apa yang telah dilakukan swasta, sekecil apa pun kontribusinya, tetap menjadi bagian penting dalam pencapaian TPB/SDGs,” ujar Deputi Teguh.

Pemerintah juga terus mendorong sektor swasta untuk berkontribusi lebih luas, tidak hanya lingkup bisnis inti mereka, tetapi juga melalui berbagai inisiatif sosial yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung replikasi praktik baik yang telah berhasil diterapkan. Lebih lanjut, Deputi Teguh menegaskan edukasi dan literasi mengenai TPB/SDGs juga menjadi prioritas. “Kami bekerja sama dengan daerah dalam mengembangkan rencana aksi daerah untuk TPB/SDGs, serta berkolaborasi dengan universitas melalui 27 SDG Centers yang telah dibentuk. Harapannya, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat lebih luas,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran sektor swasta, pemerintah juga memberikan penghargaan melalui SDGs Annual Award Conference. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam pencapaian TPB/SDGs. Selain itu, dalam mendukung penerapan teknologi berkelanjutan, pemerintah juga telah menyediakan berbagai insentif, termasuk super tax deduction untuk riset dan pengembangan teknologi hijau. Sertifikasi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan mekanisme karbon kredit juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong sektor swasta untuk berkontribusi lebih lanjut.

“Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah karbon kredit, di mana perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, seperti pemasangan panel surya, dapat memperoleh insentif melalui mekanisme pasar karbon. Namun, agar sistem ini berjalan optimal, dibutuhkan lebih banyak lembaga penilai independen yang memiliki standar internasional dalam mengukur kontribusi swasta terhadap TPB/SDGs. Ke depan, kami berharap sistem ini semakin berkembang sehingga semakin banyak pihak yang terlibat dalam TPB/SDGs,” tutup Deputi Teguh.