Indonesia Tegaskan Penguatan Ekosistem Gizi Inklusif dan Berkelanjutan Lintas Sektor di SUN Annual Meeting 2025

Kementerian PPN/Bappenas sebagai focal point Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) kembali menggelar Scaling Up Nutrition Annual Meeting (SUNAM) 2025 dengan tema “Penguatan Ekosistem Gizi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejak 2011, Indonesia telah bergabung dalam SUN Movement, sebuah gerakan global percepatan perbaikan gizi, serta berperan penting dalam memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen lintas aktor di bidang gizi. “Scale Up Nutrition bukan hanya urusan pemerintah. Ini adalah gerakan kolektif yang harus dikerjakan bersama, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan akademisi. Semua harus bergerak untuk mengatasi persoalan nutrisi yang masih kita hadapi,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Selasa (9/12).

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen dari 21,5 persen di 2023. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan triple burden of malnutrition, yakni kekurangan gizi, kelebihan gizi dan kekurangan zat mikro, yang terlihat dari peningkatan angka obesitas pada orang dewasa hingga 23 persen, serta tingginya anemia pada remaja dan ibu hamil yang mencapai kisaran 30 persen. “Tingginya angka stunting ini menunjukkan kegagalan negara mengatasi persoalan dasar penduduknya. Karena itu kita harus membangun ekosistem gizi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju 2045: Nutrition for Growth, atau Gizi untuk Pembangunan,” imbuh Menteri Rachmat Pambudy.

Pada Tema SUNAM 2025 ini menekankan pentingnya intervensi gizi yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, serta memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal sebagaimana arah kebijakan nasional. “Sejalan dengan RPJMN 2025–2029, kebijakan pembangunan kesehatan berfokus pada kesehatan untuk semua, peningkatan status gizi masyarakat, pembudayaan hidup sehat, serta penguatan pelayanan dan tata kelola” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali.

Pada kesempatan kali ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menyerahkan penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Maluku Utara sebagai daerah terbaik dalam pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat terbaik. Hal ini menegaskan kembali bahwa perbaikan gizi yang dilakukan perlu melalui sinergi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi multipihak.  “Ekosistem gizi yang kuat hanya bisa terwujud bila seluruh jejaring, pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan masyarakat sipil, bergerak bersama secara terpadu. Perbaikan gizi adalah investasi jangka panjang. Kita harus memastikan setiap inovasi dan kebijakan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia,” tutup Deputi Pungkas.