Indonesia Perkuat Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan melalui Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra pembangunan menyelenggarakan Sosialisasi Nasional dan Diseminasi Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) di Jakarta, Selasa (19/5). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola komoditas perkebunan berkelanjutan melalui pendekatan yurisdiksi yang terintegrasi, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. “IYB diharapkan menjadi instrumen sinkronisasi menuju tata kelola berkelanjutan, memperkuat sistem pemantauan berbasis yurisdiksi, meningkatkan transparansi data, serta mendukung sistem produksi yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto dalam laporan pembukaannya.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menegaskan bahwa keberlanjutan kini menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global. “Melalui IYB, Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan.” Deputi Teguh juga menekankan perlunya dukungan integrasi data lintas sektor, penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif petani, asosiasi, dan sektor swasta dalam implementasi IYB.

Dukungan terhadap pengembangan IYB juga disampaikan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi yang menilai IYB selaras dengan perkembangan standar keberlanjutan global dan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Representative Country Director of GIZ for Indonesia Karin Allgoewer menyampaikan bahwa keberlanjutan saat ini bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dalam sistem perdagangan global yang semakin menuntut transparansi dan ketertelusuran rantai pasok.

Melalui diskusi multipihak, para pemangku kepentingan turut menyoroti pentingnya interoperabilitas dan integrasi data lintas sektor, penguatan kapasitas daerah dan pekebun, harmonisasi kebijakan keberlanjutan, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung implementasi IYB. Selain itu, IYB diharapkan dapat menjadi instrumen yang memperkuat tata kelola perkebunan berkelanjutan, meningkatkan akses pasar, serta mendukung pengembangan sistem produksi yang transparan, inklusif, dan berdaya saing.

Implementasi IYB dapat memperkuat kolaborasi, mendukung transparansi, meningkatkan daya saing, mendukung sistem produksi berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.