Indonesia Dorong Efektivitas Kerja Sama Pembangunan Internasional di Busan Global Partnership Forum 2025

SEOUL – Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menghadiri dan memberikan sambutan pembuka pada Busan Global Partnership Forum 2025 yang digelar di Seoul, Republik Korea, 30 September-1 Oktober 2025. Forum ini berlangsung pada momentum penting, hanya beberapa bulan setelah Konferensi Internasional Keempat tentang Pembiayaan Pembangunan (FfD4) di Seville, Spanyol, yang hasilnya diharapkan mereformasi arsitektur keuangan pembangunan global. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 100 negara, perwakilan Organisasi Internasional seperti EU, UNDP, OECD serta berbagai sektor privat, organisasi masyarakat sipil, lembaga think tank, akademisi dan filantropi dari berbagai belahan dunia.

Sebagai Co-Chair Global Partnership on Effective Development Cooperation (GPEDC), Indonesia menegaskan kembali pentingnya prinsip efektivitas pembangunan, yaitu kedaulatan negara, fokus pada hasil, kemitraan inklusif, serta transparansi dan akuntabilitas kerja sama pembangunan. “Efektivitas bukan sekadar pilihan teknis, melainkan moral imperative. Kemitraan harus mampu memberi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok paling rentan,” tegas Wamen Febrian dalam sambutannya, Selasa (30/9) waktu setempat. Selain membuka forum secara resmi, Indonesia juga berpartisipasi aktif sebagai narasumber dalam Sesi Tematik 3 yang bertajuk “Strengthening Inclusive Partnerships and Institutionalized Knowledge Sharing for a New Era” dan memimpin GPEDC Steering Committee Meeting.

Pada forum ini, Indonesia berbagi pengalaman implementasi Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular (KSST). Indonesia telah berhasil menyelenggarakan program peningkatan kapasitas bagi lebih dari 140 negara mitra. Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya memperkuat tata kelola kerja sama pembangunan yang berbasis data, membangun Centers of Excellence di tingkat nasional, serta mengembangkan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Kita harus mengakui bahwa kunci pembangunan adalah melibatkan daerah. Kerja sama harus dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah, tidak hanya sebagai penyedia layanan dasar penting, tetapi juga sebagai responden pertama di saat krisis. Di saat Pemerintah Daerah diberdayakan, hasil pembangunan dapat benar-benar menjangkau setiap warga, di setiap daerah, tanpa meninggalkan siapa pun,” pungkas Wamen Febrian.

Di sela forum, Wamen Febrian mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra pembangunan, termasuk dengan Ketua OECD Development Assistance Committee (DAC) Carsten Staur. Pertemuan tersebut menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan antara negara donor tradisional dan negara-negara Global South, sekaligus memperkuat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Pada hari kedua forum akan dilanjutkan dengan Steering Committee Meeting GPEDC yang membahas arah organisasi serta penetapan agenda kerja sama pembangunan internasional yang efektif ke depan.

Partisipasi Indonesia di forum ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pembangunan, posisi Global South, dan Visi Indonesia Emas 2045, sekaligus menegaskan komitmen di GPEDC menjadikan efektivitas pembangunan sebagai dasar kerja sama internasional yang inklusif dan berorientasi hasil.