Dukung Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, Menteri Rachmat Pambudy Hadiri Peluncuran Buku Tata Kelola Sawit Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menghadiri peluncuran buku “Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan” karya Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Gedung Ombudsman RI, Kamis (23/10). Buku yang membahas hasil kajian mendalam Ombudsman tentang berbagai persoalan tata kelola industri sawit nasional, mulai dari tumpang tindih lahan, kompleksitas perizinan, konflik agraria, hingga lemahnya kemitraan antara perusahaan dan petani ini, memiliki relevansi strategis dalam mendukung agenda Transformasi Ekonomi sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. “Tata kelola sawit nasional harus kita selesaikan bersama-sama. Penguatan tata kelola sawit merupakan bagian penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional ke depan,” tegas Menteri Rachmat Pambudy.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kelapa sawit ditetapkan sebagai salah satu komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam menopang perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Karena itu, tata kelola sawit yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan bioekonomi berkelanjutan sebagaimana ditargetkan dalam RPJPN 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naisonal (RPJMN) 2025–2029. Sejalan dengan arah tersebut, kajian Ombudsman merekomendasikan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai otoritas tunggal di bawah Presiden yang mengintegrasikan peran 15 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan ratusan pemerintah kabupaten/kota yang selama ini bekerja secara terfragmentasi. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menyatukan kebijakan, tetapi juga memperkuat peran strategis Satuan Tugas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang memiliki mandat menata lebih dari 2,3 juta hektare lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Peluncuran buku “Sawit: Antara Emas Hijau dan Duri Pengelolaan”, diharapkan muncul refleksi penting bahwa tata kelola sawit yang kuat merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJPN 2025–2045. Buku ini juga diharapkan menjadi masukan berharga bagi berbagai pihak dalam memperkuat kebijakan dan kelembagaan sawit nasional, sekaligus mendorong kolaborasi menuju pengelolaan sawit yang bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan. “Saya berharap buku ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi kemajuan dunia sawit Indonesia,” tutup Menteri Rachmat Pambudy.