Dorong Kerja Sama Strategis Indonesia–Rusia, Bappenas Tegaskan Komitmen Penerapan ESG dalam Perencanaan Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan komitmen Indonesia mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Rusia untuk Pembangunan Berkelanjutan Boris Titov. “ESG bukan hanya formalitas, tetapi kerangka evaluasi menyeluruh yang menentukan apakah suatu proyek benar-benar layak mendapat dukungan internasional dan mampu memberikan dampak pembangunan yang bermakna,” tegas Wamen Febrian, Rabu (16/4).

Sejak 2022, Indonesia telah menerapkan ESG pada proyek infrastruktur berbasis skema KPBU. Mulai 2025, seluruh proyek pemerintah, termasuk non-KPBU, wajib menerapkan ESG dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam kesempatan ini, Kementerian PPN/Bappenas juga membuka peluang kerja sama pembangunan dengan Federasi Rusia di berbagai sektor prioritas, mulai dari energi bersih, pendidikan vokasi, hingga riset teknologi pertahanan dan kecerdasan buatan.

Kerja sama ini sejalan dengan keanggotaan Indonesia di BRICS+, yang memperluas akses pembiayaan alternatif melalui New Development Bank. Wamen Febrian memaparkan kerja sama tahap awal akan difokuskan pada inisiatif teknis berbasis hibah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta alih teknologi strategis yang mendukung pembangunan jangka panjang. Kementerian PPN/Bappenas siap menjadi koordinator utama kerja sama Indonesia–Rusia di bidang pembangunan.

Menutup sambutannya, Wamen Febrian menegaskan pentingnya kerja sama strategis ini untuk mengawal pembangunan berkelanjutan. “Kolaborasi Indonesia-Rusia dan negara-negara BRICS+ harus memastikan TPB/SDGs tetap menjadi kompas utama pembangunan global hingga 2030. Jangan buru-buru membuat tujuan baru—yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua diskusi dan kerja sama antarnegara benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan. TPB/SDGs bukan hanya milik satu negara, tetapi milik seluruh dunia,” pungkas Wamen Febrian.