Di SMV Business Forum 2025, Bappenas Dukung Sinergi Pembiayaan Nasional–Daerah, Percepat Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen memperkuat kolaborasi pembiayaan pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045. “Kita berkumpul dengan satu tujuan, memastikan pembangunan Indonesia bergerak lebih cepat, lebih merata, dan lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam agenda Special Mission Vehicle (SMV) Business Forum 2025: Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth di Jakarta, Selasa (25/11).

Forum ini menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, SMV, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menyinergikan perencanaan, penyiapan proyek, hingga eksekusi pembiayaan di tingkat regional. Wamen Febrian juga menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat signifikan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN dan APBD. Untuk itu, Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan yang lebih kreatif, integratif, dan kolaboratif. Dalam konteks ini, SMV diharapkan dapat berperan strategis yang menjembatani kebutuhan pembangunan dengan berbagai sumber pendanaan. “Saya yakin SMV ini hanya akan dapat mencapai potensi terbaiknya jika seluruh intervensi pembiayaan itu selaras dengan arah RPJMN dan potensi unggulan wilayah, sehingga setiap rupiah yang kita manfaatkan betul-betul menghasilkan dampak nyata bagi seluruh masyarakat,” tegas Wamen Febrian.

Sementara itu, Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia masih mengalami kesenjangan pembangunan, yang tercermin dari indikator pengangguran, kemiskinan, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kemandirian fiskal daerah juga menghadapi tantangan akibat dominannya belanja rutin dan terbatasnya pemanfaatan instrumen pembiayaan yang tersedia. Pendampingan SMV dalam penyiapan proyek diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. “Integrasi SMV dalam pembiayaan nasional dan daerah merupakan kunci agar daerah tidak hanya memiliki proyek, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, kapasitas fiskal, serta kapasitas aparatur untuk mengeksekusi,” jelas Wamen Febrian.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menempatkan transformasi wilayah berbasis potensi pulau sebagai strategi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif. Wamen Febrian menegaskan bahwa sinergi pendanaan, inovasi pembiayaan, dan penguatan kapasitas daerah harus menjadi fondasi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. “Tantangan kita besar, tapi peluang kita jauh lebih besar. Dengan kolaborasi yang kuat, keberanian berinovasi, dan komitmen untuk memperkuat daerah, saya sangat yakin pembangunan kita akan semakin inklusif, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Febrian.