Bappenas Tekankan Tujuan Besar IKN Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045
Berita Pembangunan - Jumat, 11 Maret 2022
JAKARTA – Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Rudy S. Prawiradinata menyampaikan tujuan besar pemindahan IKN dalam sesi talkshow Dies Natalis ke-7 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bertema “Konstruksi Tata Kelola Ibu Kota Negara Menuju Pemerintahan Modern” yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (11/3).
“Terkait desain ibu kota, pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tapi, ada tujuan besar untuk memastikan di tahun 2045, Visi Indonesia Emas Tahun 2045 bisa tercapai,” tutur Deputi Rudy.
Deputi Rudy memaparkan bahwa terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi ekonomi daerah timur baru mencapai sekitar 15 persen. Selain itu, sekitar 85 persen jumlah penduduk terpusat di Jawa dan Sumatra. “Pemindahan ibu kota menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung. Dengan tujuan itu, kita mendorong transformasi ekonomi,” ujar Deputi Rudy.
Sebagai superhub, IKN akan memiliki enam kluster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon. Selain itu, ada pula dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0. “Pemindahan ini merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat, lebih ke timur,” ungkap Deputi Rudy.
Lebih jauh, dengan pemindahan IKN hingga 2024 mendatang, ASN secara bertahap akan ikut pindah ke Ibu Kota Nusantara dengan perubahan pola pikir yang berbeda. IKN akan mendorong profesionalisme ASN lebih merata secara nasional. “Jadi, ini kesempatan yang sangat besar untuk tujuan visi 2045, tapi bukan sekadar pindah dan tentu memerlukan ASN yang profesional. Reformasi birokrasi dipertajam, SDM dimaksimalkan,” pungkas Deputi Rudy.