Bappenas: Sinergi RKP dan APBN 2026, Fondasi Pencapaian Prioritas Nasional

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, dengan agenda penyampaian pokok-pokok RUU APBN Tahun Anggaran 2026. Menteri Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya fokus pada program prioritas nasional dalam APBN. “Pemerintah berkomitmen agar  belanja negara baik di pusat maupun daerah harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang merujuk pada Asta Cita Presiden. Hal ini menjadi landasan untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” papar Menteri Rachmat Pambudy, Kamis (21/8).

Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 bertema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengacu pada visi misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Adapun sasaran pembangunan tahun 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen, penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat kemiskinan di bawah 7 persen, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57.

Prioritas pembangunan tahun 2026 menekankan tiga pesan utama yaitu meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air; mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing; serta menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal. Program prioritas unggulan yang diusung antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta unit rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan, Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu, serta Pengelolaan Sampah Terpadu.

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan pentingnya sinergi RKP dan RAPBN 2026, serta kolaborasi multipihak agar kebijakan dan anggaran berjalan seiring. Sinergi kelembagaan dan partisipasi publik menjadi fondasi utama dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional tahun 2026, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. “RAPBN 2026 harus menjadi instrumen fiskal strategis yang mendukung penuh pelaksanaan RKP dan pencapaian Prioritas Nasional. Harmonisasi antara perencanaan dan penganggaran adalah kunci agar pembangunan tidak hanya terukur, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.