Bappenas–PBB Sepakati Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan 2026–2030

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Indonesia-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (13/8). “Untuk pelaksanaan UNSDCF 2026-2030, kita harus memperkuat koordinasi, membangun kapasitas pemerintah daerah dan mitra pelaksana, meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi, serta memobilisasi sumber daya melalui pembiayaan inovatif,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Acara High Level Event Bappenas-UN Forum on Development Cooperation.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, kerangka kerja sama ini menetapkan kontribusi PBB dalam tiga capaian transformatif, yaitu Pembangunan Manusia, dengan fokus pada akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan gizi; Alam, Dekarbonisasi, dan Ketahanan, termasuk dukungan untuk keanekaragaman hayati, adaptasi perubahan iklim, dan transisi energi; serta Transformasi Ekonomi dan Digital, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja hijau, inovasi digital, dan penguatan sistem data.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya kemitraan dalam kerja sama strategis ini. “Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukan sekadar kewajiban global, tetapi merupakan janji kepada rakyat untuk mewujudkan masa depan yang inklusif, adil, dan tangguh. UNSDCF telah menangkap kebutuhan tersebut, dan keselarasan ini mencerminkan komitmen bersama terhadap SDGs serta menegaskan pentingnya kemitraan, saling menghormati, dan tindakan yang terkoordinasi,” jelas Wamen Febrian.

Kerangka kerja sama ini juga menetapkan pendekatan yang digunakan PBB, yang fokus dalam menjembatani kesenjangan pembangunan, memobilisasi pembiayaan inovatif dalam skala besar, serta memberikan dukungan kebijakan dan teknis terpadu yang berkualitas tinggi. “Peluncuran hari ini seharusnya lebih dari sekadar tonggak sejarah, ini harus menjadi katalis bagi kemajuan yang adil dan berkelanjutan bagi setiap komunitas di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

Badan-badan PBB saat ini tengah menjajaki pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk Indonesia SDGs Accelerator Fund dan Obligasi Tematik Daerah. Mekanisme ini mengalokasikan modal pembangunan daerah secara spesifik terutama wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. “Dengan mengintegrasikan upaya ke dalam program dan anggaran nasional, PBB akan memberikan dampak berskala besar untuk mendorong ambisi Presiden dalam mencapai ketahanan pangan, energi, dan air dengan landasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal.

“Memasuki lima tahun terakhir menuju 2030, kita menghadapi tantangan geopolitik yang berubah dengan cepat. Artinya, PBB tidak bisa lagi bekerja seperti biasa, dan Kerangka Kerja Sama yang baru ini membayangkan pergeseran peran yang berani,” tambah Koordinator Residen PBB Gita Sabharwal. Dokumen kerja sama yang dikembangkan melalui konsultasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kelompok pemuda, dan mitra pembangunan ini menjadi landasan kerja bagi 22 badan PBB yang aktif di Indonesia untuk memastikan koherensi, efisiensi, dan dukungan signifikan dalam pembangunan nasional.