Bappenas Pastikan Capaian TPB/SDGs Indonesia On the Track di Tengah Pandemi Covid-19

Berbagai respons kebijakan dirancang pemerintah sebagai upaya mitigasi Covid-19, termasuk mendorong capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). “Untuk 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) masih fokus pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jadi beberapa yang dilakukan tentunya adalah bagaimana menggerakkan kembali sektor industri, investasi, pariwisata, dan ekspor agar dapat terus menyerap tenaga kerja dan menggerakkan berbagai sektor lainnya. Tentunya reformasi ini sudah direncanakan,” ungkap Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati dalam diskusi Bincang Sore Migrant Care Covid-19 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Jumat (25/9).

Sejumlah respons kebijakan pemerintah dan masyarakat untuk produktif dan aman dari Covid-19 demi pemulihan ekonomi di sektor tenaga kerja dan bisnis mulai membuahkan hasil. Pekerja terdampak pandemic yang pendapatannya menurun sudah berkurang 60 persen dan saat ini bisnis sudah mulai berjalan lagi. “Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa pemerintah terus membangun dan juga memperkuat resiliensi kita untuk tidak hanya penanganan Covid-19 tapi juga pemulihan ekonomi. Beberapa pemahaman mengenai dampak Covid-19 itu sendiri masih terus berlangsung sehingga perlu pencermatan program-program dan juga strategi apa yang perlu dikurangi atau perlu di set-back kembali ke nol, ataupun juga program-program baru apa yang perlu dirancang untuk akselerasi ataupun juga direvisi. Saat ini kami masih sedang dalam proses,” jelas Vivi.

Vivi mengungkapkan beberapa studi menunjukkan Covid-19 mempengaruhi capaian dari TPB/SDGs, tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga konteks sosial dan lingkungan. “Keterkaitan antar goal ini saat erat, kami dan tentunya banyak pihak termasuk dalam hal ini Migrant Care, saya apresiasi bahwa ada perhatian bagaimana kita mengawal dan juga memastikan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan percepatan dan juga antisipasi terhadap pencapaian TPB/SDGs agar on the track,” jelas Staf Ahli Vivi.

Vivi menambahkan usulan studi tersebut sudah sejalan dengan kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah, antara lain revisi meta data, Rencana Aksi Daerah (RAD), roadmap, dashboard TPB/SDGs, Satu Data, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), reformasi sistem kesehatan nasional, serta sistem pelindungan nasional. “Untuk pilar sosial misalnya yang sebelumnya 77 indikator, pada edisi pertama sudah menjadi 81 indikator. Kemudian 65 indikator dari 81 indikator sudah sesuai dengan indikator nasional, which is masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sementara sisanya masih menunggu pengayaan di tingkat global,” pungkas Vivi.