Bappenas–Monash University Dukung Pengembangan SDM, Selaras Kebutuhan Strategis Nasional

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya penyelarasan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan strategis nasional dalam pertemuan bersama perwakilan Monash University di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (22/4). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dan mitra internasional dalam memperkuat pengembangan SDM unggul yang selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas Indonesia.

Wamen Febrian menguraikan perlunya perencanaan berbasis kebutuhan yang terukur, termasuk proyeksi jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu, serta Indonesia harus memiliki kalkulasi terkait jumlah aparatur dengan kualifikasi spesifik dalam satu tahun.

Dalam konteks sektor prioritas, Wamen Febrian menyoroti pentingnya penguatan kapasitas di bidang energi. “Energi adalah hal yang sangat penting dalam perencanaan nasional. Kita bisa mulai dengan langkah konkret, misalnya memberikan pengalaman langsung kepada SDM Bappenas di sektor seperti PLN agar memahami ekosistem energi di Indonesia. Pemahaman ini sangat krusial untuk perumusan kebijakan yang tepat,” jelas Wamen Febrian.

Presiden Fakultas Bisnis Monash University Simon Wilkie menyampaikan komitmen institusinya dalam menjembatani dunia akademik dan kebijakan publik. Monash University memastikan akademisi dapat berkontribusi langsung terhadap kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih baik dan berdampak nyata. Interaksi yang erat antara akademisi dan pembuat kebijakan sangat penting untuk menghasilkan perubahan.

Presiden dan Wakil Rektor Monash University Indonesia Matt Nicholson menambahkan, dalam empat tahun pertama, Monash University Indonesia memiliki mahasiswa di berbagai bidang strategis, serta program kolaboratif dengan PLN yang kini memasuki tahun ketiga. Mereka juga mengembangkan model supervisi PhD tripartit yang melibatkan Monash Indonesia, Monash Australia, dan universitas dalam negeri. Model tersebut memungkinkan mahasiswa tetap berbasis di Indonesia, memperoleh pengalaman internasional, serta membangun jejaring akademik dan kebijakan yang kuat.

Tiga fokus utama sebagai titik awal kolaborasi, meliputi sistem pangan, bioenergi, dan pengelolaan sampah. “Pengelolaan sampah, misalnya, merupakan kebutuhan nyata di Indonesia dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi sains maupun bisnis. Ini adalah bagian dari inisiatif besar dalam reformasi sosial yang membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat,” pungkas Wamen Febrian.